Langitbabel – Pangkalpinang Bangka Belitung🇲🇨 Pemuda harapan masyarakat masa sekarang dan yang akan datang haruslah dipersiapkan dari sekarang sebagai generasi yang memiliki potensi kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
Kekuatan pemuda hari ini modal yang didorong dengan wadah yang menawarkan kepada setiap generasi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberdayakan berbagai organisasi khususnya organisasi kepemudaan. Budi Bagas Saputra mengatakan bahwa pemuda tetap harus eksis dalam segala aktivtasnya yang tidak terikat ruang dan waktu untuk mengekplor potensi pemuda itu sendiri. Pemuda harus mewarnai berbagai dinamika perubahan sosial yang terjadi berkaitan isu-isu strategis baik lokal nasional maupun internasional yang sangat diperlukan peran pemuda sebagai agen of control social.
Hal tersebut disampaikan oleh Budi Bagas Saputra Pemuda Bulan Bintang Bangka Belitung bahwa kita tetap respon terhadap perubahan sosial yang sangat cepat terjadi, sehingga perlu cekatan dalam menanggapi berbagai persoalan sosial. “Pemuda harus cepat tanggap persoalan isu ditengah masyarakat, dan cekatan bebagai persoalan sosial,”ungkap Budi Bagas Saputra Pemuda Bulan Bintang Bangka Belitung yang juga underbownya Partai Bulan Bintang ini.
Saat disinggung mengenai Pemuda Bulan Bintang, ini Budi pertegaskan kembali bahwa dalam organisasi ini harus eksis bersama pemuda khususnya Bangka Belitung, kiprahnya bener-bener memiliki taring bagi pemuda.
“Semoga Pemuda Bulan Bintang memiliki segudang kader yang perannya benar-benar memiki wawasan, pengetahuan, jaringan, dan modal yang kuat, guna mempersiapkan kepemimpinan dipartai, khususnya Partai Bulan Bintang di Bangka Belitung, “tegasnya.
Aktivis HAM Bangka belitung Firman Saputra sebut larangan perayaan valentines oleh Dinas Pendidikan diseluruh SD SMP Kabupaten Bangka Tengah sebagai produk kebijakan yang mereduksi prinsip Hak Asasi Manusia yang telah di ratifikasi sebagai hukum positif di negara hukum Indonesia.
Ia menyebutkan konsepsi tanggungjawab negara terhadap perlindungan HAM bisa bersifat negatif atau positif. Katanya, negara dalam hal ini dinas pendidikan sebaiknya memilih diam jika menyangkut wilayah kepentingan warga pelajar untuk melakukan kegiatan atas kesamaan sikap, kebiasaan bahkan keyakinan. Tetapi bersifat aktif dengan mengatur jika sudah menyangkut pemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan hidup, terorisme juga radikalisasi.
Valentines menurut Firman Saputra yang juga kepala divisi pendidikan dan kebudayaan organisasi bantuan hukum PDKP Babel sudah menjadi kebiasaan remaja di bangka belitung dan sekolah kristen pun hampir tidak pernah mengadakan perayaan valentines secara resmi didalam sekolah.
Bagaimana sanksi yang akan diberlakukan, siapa hakimnya, apa norma hukum yang akan dipakai menghukum pelaku pelanggaran. Bagaimana jika pelajar itu hanya ingin memanfaatkan momentum valentines untuk menyatakan rasa sukanya pada seseorang, atau sekedar mengirimkan bunga bertuliskan “happy valentines” apakah itupun dilarang oleh kepala dinas.
Demikian menurut Firman Saputra sejumlah hukum formal yang harus mampu dipastikan kepala dinas dalam menegakan surat larangan perayaan valentines nantinya dengan menerbitkan adanya sanksi.
Firman Saputra mengaku akan lebih rutin menggelar dialog kemanusiaan dan pendidikan HAM dengan kepala dinas pendidikan di bangka belitung. Apalagi kedepan bangka belitung akan menjadi destinasi pariwisata bali baru. Kawasan Ekonomi Pariwisata adalah pasar pertemuan orang dari berbagai budaya, keyakinan, agama lintas negara dan bangsa.
Salah satu hak organisasi pemberi bantuan hukum (OPBH) yang diberikan UU Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 adalah melakukan rekruitmen tenaga paralegal. Hal ini disampaikan Firman Saputra Kepala Divisi Pendidikan dan Kebudayaan OPBH Perkumpulan PDKP Babel pada pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Propinsi Bangka Belitung, Sumirzan beserta anggotanya.
Sumirzan, mengatakan kehadiran paralegal bantuan hukum di pedesaan memang sudah tertuang dalam Permendes No.11 Tahun 2019, akan tetapi belum terkomunikasi dengan jelas tugasnya kepada kepala desa di Bangka Belitung. Ia berharap paralegal desa dapat membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.
John Ganesha S, Kepala Badan Paralegal PDKPBabel dalam presentasinya memaparkan kehadiran paralegal desa dikarenakan minimnya jumlah advokat dan sebarannya berkantor di ibukota kabupaten.
Ganesha pun menjelaskan kepada APDESI mengenai keputusan Mahkamah Agung atas gugatan judicial 18 Advokat tentang Paralegal dalam Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 melawan UU Advokat.
Salah satu pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah adalah penegasan paralegal sebagai asisten advokat. Paralegal tidak dapat bertindak sendiri tanpa penugasan dari advokat. Kemudian, rekruitment paralegal pun harus melakui pelatihan dari kantor hukum agar mereka memiliki keterampilan praktis hukum.
Tepatnya 18-23 April 2020 bertempat di pangkalpinang, Badan Paralegal PDKPBabel akan mengadakan pelatihan paralegal bantuan hukum pedesaan. Ganesha mengajak seluruh kepala desa mengirimkan kader desanya. Meski bukan sarjana hukum tetapi sering melakukan kerja advokasi, menurut John Ganesha dapat diutus oleh kepala desa.
Sejak STNK kendaraan motorku hilang, membayar pajak kendaraan pun menjadi terabaikan, selalu menunda-nunda. Rasanya malu sekali berada dijalanan, sebab begitu banyak manfaat yang kudapatkan dari tersedianya jalan yang dibangun pemerintah tetapi aku tidak membayar pajak kendaraan.
Ternyata, semuanya harus dimulai dari membuat surat keterangan hilang STNK di Kepolisian Sektor Gerunggang Pangkalpinang. Kebetulan tidak ada antrian pemohon, proses pencatatan dan penerbitan surat keterangan hilang hanya berlangsung 10 menit saja dan tanpa biaya. Syarat berkas adalah membawa BPKB – Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Penduduk.
Ada kesesuaian data antara nama di KTP dengan nama di Buku BPKB Motor
Kelengkapan Berkas Surat Keterangan Hilang STNK
Proses Pemeriksaan Rangka Mesin
Dengan membawa surat keterangan hilang, sayapun berangkat menuju Markas Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Tepatnya di Direktorat Lalu Lintas diadakan pengecekan bahwa STNK tidak dalam keadaan ditilang dan kendaraan bebas dari masalah hukum, menjelaskan itu diterbitkanlah surat oleh petugas polisi. Lagi-lagi prosesnya cepat dan berbiaya Rp. 10.000,-.
Setelah itu, saatnya berkunjung ke Samsat Kota Pangkalpinang. Gedung megah dengan parkiran luas ditepian jalan utama kota pangkalpinang. Pada sessi ini, saya harus datang dengan membawa kendaraan yang bermasalah pajak itu. Sebab motorku itu, harus diperiksa langsung oleh tenaga pemeriksa yang resmi dan terlatih.
Gedung Administrasi Samsat Pangkalpinang
Pertama kali, saya mengambil formulir di counter informasi dengan lampiran BPKB aseli dan Fotocopy, Fotocopy KTP, surat keterangan hilang dari Polsek Gerunggang dan Surat dari Dirlantas Polda Babel. Tanpa perlu mengisi formulir, saya langsung menuju bagian pemeriksaan kendaraan yang ada dibagian belakang Kantor SAMSAT Pangkalpinang.
Jangan ragu, parkirkan kendaraan sedekat mungkin dengan garasi ruang pemeriksaan kendaraan. Berikan berkas kepada petugas, kemudian menunggu untuk dipanggil. Sebaiknya anda tidak meninggalkan tempat ini, agar sewaktu nama anda dipanggil, kendaraan anda langsung diperiksa petugas . “Yang mana kendaraanya, Pak”.
Loket Pendaftaran Samsat Pangkalpinang
Motorkupun diperiksa, ada semacam kertas digesek disekitar bawah bagian mesin (nomor rangka mesin) dan sekitar jok motor rangka body motorku. Tidak Lama dan Tanpa Biaya. Setelah mendapatkan salinan kode rangka mesin dan body motorku, barulah saya diminta kembali berurusan di gedung administrasi.
Bermula dari loket pendaftaran, tidak terlalu lama saya sudah dipanggil untuk mengisi lengkap data yang ada pada formulir. Setelah diisi, berkas diantar ke Loket BPKB. Lagi-lagi tidak lama, saya diminta kembali ke loket pendafataran. “Pak, tunggu panggilan di Loket Pembayaran, Ya” . Rupanya berkas ku akan bergerak sendiri dari loket pendaftaran ke loket pembayaran, dan saya diminta untuk menunggu panggilan dari pengeras suara.
Gedung Samsat luas bagai aula, suara petugas dari speaker tidak terlalu jelas karena bergema dan riuh suara para pengguna layanan
Suasana di Gedung Samsat Pangkalpinang
Loket BPKB Samsat Pangkalpinang
Banyak pengunjung yang rela berdiri di dekat loket pembayaran, sebab suara yang dikeluarkan dari pengeras suara tidak terlalu jelas dan bergema. Beruntung aku mendapatkan kursi terdekat loket, sehingga tidak terlalu letih menunggu dalam keadaan berdiri seperti mereka. Namaku, dipanggil. Sejumlah uang kubayarkan kepada petugas, kemudian berkas kuantar ke bagian penyerahan.
Tentu saja dari loket penyerahan, ada jeda waktu yang dibutuhkan SAMSAT Pangkalpinang, sebab ini terkait ketersediaan plat dan pencetakan nomor polisinya. Hari itu saya diberikan opsi oleh petugas agar menunggu sekitar 1 (satu) jam atau silahkan esok hari kembali ke bagian penyerahan. Saya pilih, opsi esok hari.
Loket Pemeriksaan Rangka Mesin
Esoknya, setelah mengambil berkas di loket penyerahan, saya berangkat menujubagian pencetakan plat NOPOL digedung belakang SAMSAT Pangkalpinang dan STNk Aseli sebagai pengganti yang hilang. Sambil memberikan berkas kepada petugas, rupanya saya diminta mengisi buku daftar tunggu.
Saya dapat melihat dari jendela aktifitas pencetakan plat NOPOL yang dilakukan petugas. Tidak lama dan mudah, namaku pun dipanggil. Kembali saya diminta petugas mengisi buku daftar pengambilan plat NOPOL dan selesailah pelaksanaan tugas kewajibanku. Kini aku punya dokumen STNK dan Plat Nopol dengan limit berlaki Tahun 2025
Ada 4 Asas Pemugutan Pajak – Makanya Mudah dan Murah : Equality – Certainty – Convenience of Payment – Economic of Collection.
The Four Maxims – R Santoso Brotodiharjo SH
Usulan Model Tata Ruang Samsat Pangkalpinang
World Class Service, begitu gagasan yang akan saya ajukan kepada pengelola manajemen Samsat Pangkalpinang. Sekalipun harus saya sampaikan rasa puas atas layanan samsat Pangkalpinang yang memenuhi 4 asas Four Maxims tersebut.
Jika membaca literasi tentang penataan kantor yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka tata ruang tunggu, loket petugas, tempat pemeriksaan kendaraan dan pencetakan nopol samsat Pangkalpinang belum dikonsepkan bertatanan kelas dunia.
Subjek pajak dan petugas pajak masih tersekat dalam loket yang tertutup kaca dan hanya diberikan sedikit lobang untuk mengadakan komunikasi. Suasana aula dengan dikelilingi loket menjadikan kegiatan petugas tertutup tidak terpantau oleh tetamu.
Pembayar pajak harus mendekatkan telinga ke lobang itu untuk mendengar petugas berbicara, tidak jarang terjadi pengulangan alias hambatan karena pembayar pajak sepertinya tidak mendapatkan suara yang jelas dari petugas yang mungkin terlalu letih untuk berdiri mendekatkan suaranya ke lobang kaca didepannya.
Model loket kaca antara pembayar pajak dengan petugas pajak pada Kantor Samsat Pangkalpinang mengesankan kegiatan pembayaran pajak seperti pemungutan paksaan jauh dari prinsip self assesmen. Ruang tunggu pemerksaan rangka kendaraan masih konvensional begitupun pada bagian pencetakan plat nomor polisi.
“Butuh biaya untuk merubah tata ruang loket samsat pangkalpinang, jika itu bisa memberi nilai berkelas dunia bagi pembayar pajak, tidak ada ruginya dilakukan.
