Bantuan Hukum Bagi Debitur ditengah Pandemi CoVID19

Juru bicara Tim Advokasi Bantuan Hukum Bagi Debitur menghadapi kebijakan COUNTERCYCLICAL PANDEMI COVID2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam video siaran langsung menyatakan bahwa debitur telah menjadi pihak yang tidak lagi seimbang untuk menjalankan prestasinya kepada Kreditur.

Turunnya kemampuan perbuatan debitur memenuhi prestasinya kepada Kreditur jika tidak ditanggapi oleh sarjana sarjana hukum maka akan menjadikan Kreditur sebagai pihak yang terlalu kuat bahkan dapat menguasai harta benda jutaaan orang debitur secara sepihak pasca atau etelah pandemi covid19 berkahir nanti.

Menurut Tim PDKPBABEL yang diketuai oleh Berry Aprido Putera, SH bahwa Presiden RI Joko Widodo memanglah harus menghormati perjanjian antara debitur dengan kreditur sebagai UU diantara mereka . Akan tetapi ia mengatakan perbuatan hukum yang diadakan oleh Presiden Jokowi adalah sumber hukum yang dipahami KUHPERDATA sebagai Kehendak Penguasa dan mempengaruhi hukum – hukum perjanjian yang ada.

Siaran pers Countercyclical PdkpBabel

Berikut beberapa alat bukti surat yang kuat yang mendasarkan secara hukum bagi debitur untuk menjelaskan keadaan darurat kepada para hakim hakim sebagai hal diluar kemampuan debitur atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur karena sebab adanya keadaan darurat dan pembatasan social besar besaran yang diterbitkan oleh Penguasa yakni  Pemerintah Republik Indonesia :

  1. Pernyataan Terbuka Presiden Joko Widodo dalam siaran telivisi ;
  2. Menerbitkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan Masyarakat COVID- 19, Kemudian ;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

Tim Advokasi Countercyclical Pandemi Covid 19 PDKPBABEL didukung oleh 30 Advokat yang dapat bekerja memberikan bantuan hukum bagi sedikitnya 3.000 debitur dengan frekuensi 100 orang debitur 1 Advokat

John Ganesha Siahaan – Juru Bicara Tim Advokasi Countercyclical Pandemi COVID19 PDKPBABEL

Teknisnya Tim Advokasi akan menerima kuasa dan bertindak atas nama debitur menghadap pimpinan kreditur melakukan restatemen – negosiasi. Mereka akan mengadakan opening gambit penundaan prestasi debitur kepada kreditur selama waktu Keadaan Darurat masih diberlakukan oleh Pemerintah RI. Demikian rincian layanan bantuan hukum yang akan diadakan oleh Tim Advokasi.

Menurut Advokat Andira,SH, Debitur menjadi pihak yang lemah karena sebagai warganegara mereka harus patuh untuk berada dirumah, bekerja dirumah. Maka Andira mensarankan Debitur untuk segera mensurati kreditur menyatakan dengan itikad baik tunduk terhadap keadaan darurat ini, menyatakan menunda untuk sementara pemenuhan prestasi nya kepada kreditur.

Sekalipun Debitur mampu mememuhi prestasinya, membayar apa yang menjadi kewajibannya tetapi pada tataran praktis debitur haruslah mengutamakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup sampai waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan berakhir dari Pemerintah RI. Debitur Frustasi Berpretasi;

Andira, SH – Sekretaris Umum PDKPBABEL

Oleh sebab itu Berdasarkan SK Ketua Umum PDKPBABEL, Ibrohim, SH mengatakan TIM ADVOKASI segera menjangkau para debitur. Ia memahami banyak debitur yang belum paham hukum. Berikut arahan dari Ketua Umum PDKPBABEL mengenai layanan bantuan hukum Countercyclical Pandemi COVID19 tersebut :

  1. Layanan dilakukan secara online, dapat menggunakan Online, Komunikasi melalui telpon, bersurat melalui email pdkpbabel@gmail.com;
  2. Layanan terbuka untuk umum, setidaknya masih dalam wilayah hukum NKRI;
  3. Berbiaya Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dengan jumlah kasus sesuai dengan ketersediaan dana bantuan hukum yang telah tersedia;
  4. Berbiaya Murah (Terjangkau) bagi umum

RISALAH VIDEO PERADILAN SEMU PEMERIKSAAN SAKSI dan TERDAKWA

RISALAH VIDEO PERADILAN SEMU PEMERIKSAAN SAKSI dan TERDAKWA

SAKSI 1 / SAKSI FAKTA

Reinhard , Anggota Polri, tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa.

Pemeriksaan oleh Hakim

  1. Pada 8 Januari, Malam pukul 20.30, melihat dan menyelidiki terdakwa selama 1 bulan Atas informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Metamefamin (sabu-sabu) dan kini menjadi kurir.
  2. Saat ditangkap tangan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu, memiliki sabu dibungkus rokok, penangkapan dites urine, hasilnya negative.

Pemeriksaan oleh Penuntut Umum

  1. Terdakwa diintai 2 kali menjadi kurir sabu
  2. Tidak melakukan perlawanan saat ditangkap
  3. Diitemukan sabu dalam bungkus rokok.

Pemeriksaan oleh PH

  1. Terdakwa pernah terlihat menggunakan sabu,
  2. saat penangkapan tidak menggunakan sabu
  3. Situasi hujan saat penangkapan, saksi fakta bisa membedakan mana Terdakwa, Agus, atau Pramana

SAKSI 2 :

Pramana, Wiraswasta, tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa

Pemeriksaan oleh JPU

  1. Kenal Terdakwa, sudah 5 kali memesan sabu-sabu
  2. Baru 2 kali pesan melalui terdakwa,
  3. 3 kali pesan langsung ke agus
  4. Sering minum minuman keras bersama terdakwa, dibawa oleh terdakwa

Pemeriksaan oleh PH

  1. Saksi membeli sabu-sabu atas ide sendiri bukan ditawarkan oleh Terdakwa
  2. Saksi membayar setelah terdakwa membawakan sabu

SAKSI ADCHARGE

Zipo Apriadi, Kakak Kandung 

Pemeriksaan oleh HAKIM

Saksi menjelaskan bahwa terdakwa memakai sabu karena kehilangan ibu,

Pemeriksaan oleh PH :

Saksi memiliki hubungan erat – emosional yang sangat ketergantungan dengan Ibu

Pemeriksaan oleh Jaksa :

  1. Saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah minum keras sejak 2 tahun
  2. Keluarga sering menegur
  3. Pernah melaporkan ke Lembaga Rehab namun terdakwa kabur;

TERDAKWA

Pemeriksaan oleh JAKSA

  1. Menguasi 0,5gram sabu;
  2. Pernah memakai 1 kali ke agus, gratis karena diajaka agus
  3. Terdakwa disuruh oleh Saksi Pramana untuk membeli sabu-sabu ke agus.
  4. Terdakwa tidak menggunakan sabu, menyimpan dalam bungkus rokok

Pemeriksaan oleh PH

Terdakwa menggunakan sabu-sabu seminggu setelah ibu meninggal

Ringkasan kesaksian dan pembuktian yang memberatkan terdakwa :

  1. Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi penyelidik kepolisian sedang menguasai sabu seberat 0,5grm yang tersembunyi dalam bungkus rokok dan tes urine negative (Bukan Pemakai atau Pecandu);
  2. Saksi Permana memberikan keterangan yang membuktikan terdakwa menerima uang untuk membeli sabu dari Agus, kemudian menyerahkan sabu itu kepada saksi permana. Perbuatan ini diancam dengan tindak pidana kurir peredaran narkoba;
  3. Terdakwa memiliki histori minuman keras sudah lebih dari 2 (dua) Tahun;

Ringkasan kesaksian dan Pembuktian yang meringankan terdakwa :

  1. Bahwa orang tua dan kakak kandung sudah membawa terdakwa ke lembaga rehabilitasi dan melaporkan terdakwa sebagai pecandu narkotika (Pasal 55 Ayat 2 UU Narkotika) ;
  2. Bahwa, keadaan hujan saat penangkapan terdakwa jika didukung dengan saksi-saksi adcharge yang menerangkan bahwa terdakwa tidak sedang bersama saksi permana, pemeriksaan oleh PH ini dapat menimbulkan keraguan pada hakim atas keterangan saksi penyelidik bahwa terdakwa adalah kurir (Pengedar);
  3. Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika karena gangguan psikis (trauma kehilangan Ibunda) kemudian menjadi Pecandu dan ditanggkap tangan sedang menguasai 0,5Grm

Bentuk Model Surat Dakwaan

Surat dakwan adalah berkas yang berisikan rumusan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh seorang terdakwa dengan kelengkapan adanya perbuatan melawan hukum sesuai dengan delik tindak pidana, adanya kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian beserta minimal 2 alat bukti yang menunjukan adanya tempus delicti dan locus dilicti.

Secara umum bentuk surat dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Akan tetapi perhatikan pada Pasal 144 KUHAP adanya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwan , bahwa :

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum kini memiliki bentuk surat dakwan sesuai dengan berapa pasal delik tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa agar jelas peran terdakwa apakah sebagai pelaku (daader/pleger), pelaku peserta (mede daader/pleger), sebagai penggerak (uitlokker) atau sebagai penyuruh (doen pleger).

Berikut Bentuk surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum :

BENTUK SURAT DAKWAAN TUNGGAL

Dalam surat dakwaan hanya memuat 1 (satu) tindak pidana.

BENTUK SURAT DAKWAAN KUMULATIF

Surat dakwaan yang mengurai beberapa perbuatan dan beberapa tindak pidana dengan cara setiap perbuatan dan tindak pidana tersebut di uraikan satu per satu. Terdapat beberapa model surat dakwaan kumulatif mengikuti perbarengan tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

  1. Dakwaan Kumulatif dalam perbarengan peraturan (concursus idealis)

Hal ini sesuai dengan Pasal 63 KUHP bahwa (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, kemudian ayat (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

  1. Dakwaan Kumulatif perbarengan perbuatan (Concursus realis)

Surat Dakwan akan mengikuti kehendak Pasal 65 KUHP bahwa (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Kemudian pada ayat (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga.

  1. Dakwaan Kumulatif TIndak Pidana Umum dengan Tindak Pidana Tertentu

BENTUK SURAT DAKWAAN ALTERNATIF

Surat dakwaan menguraikan beberapa tindak pidana akan tetapi hanya ada 1 perbuatan tindak pidana yang harus dibuktikan.  Misalnya seorang terdakwa didakwa karena menggunakan kekerasan, melakukan serangkaian tipu muslihat dengan penipuan, juga melakukan tindak pidana penggelapan Contoh Rumusan Surat Dakwaan Alternatif biasanya berbentuk :

Pertama (Ke- I) : Melanggar Pasal 368 KUHP

Atau

Kedua (Ke-II) : Melanggar Pasal 378 KUHP

Atau

Ketiga (Ke-III) : Melanggar Pasal 372 KUHP

BENTUK SURAT DAKAWAAN SUBSIDAIR

Surat dakwaan yang menguraikan beberapa tindak pidan dimulai dari yang paling berat (Primair) lalu yang ringan (subsidair) dan seterusnya yang lebih ringan (Lebih Subsidair) untuk diperiksa oleh Hakim dan pada akhirnya hanya akan ada 1 dakwaan yang akan dibuktikan. Contoh rumusan surat dakwaan subsidair adalah :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ……..dst melanggar pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016

Subsidair

Bahwa ia terdakwa …. Dst (Melanggar pasal 378 KUHP)

Lebih Subsidair

Bahwa Ia Terdakwa …. Dst (melanggar pasal 372 KUHP)

BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI / GABUNGAN

Surat dakawaan yang merupakan kombinasi dari dari dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Subsidair. Contoh surat dakwaan kombinasi :

Kesatu

Primer : Melakukan Pembunuhan Berenca (Pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair : Melakukan penganiayaan yang berencana sehingga hilangnya nyawa orang (Pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua

Terdakwa pun didakwa karena melakukan pencurian dengan kekerasan (Pasal 265 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga

Terdakwa melakukan pemerkosaan sesuai delik pasal 285 KUHP

Masyarakat Geneologis Teritorial Adat Istiadat

Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat di Indonesia terbentuk karena factor genealogi yakni karena pertalian berdasarkan keturunan dan territorial yakni karena ruang lingkup suatu daerah. Berikut beberapa contoh yang menjelaskan pembentukan hukum adat di Indonesia :

  1. Faktor Masyarakat Geneologi

Hukum adat terbentuk karena adanya sekelompok masyarakat yang terikat atau membentuk ikatan kemudian turun temurun karena pertalian keturunan mengakuinya sebagai hukum adat diantara mereka, misalnya :

  1. Patrilineal : Adalah masyarakat hukum adat dengan garis kuat keturunan laki-laki (Bapak) yang dijalankan di Suku Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku dan Irian.
  2. Matrilineal, masyarakat hukum adat dengan garis kuat keturunan perempuan (Ibu) yang dijalankan di Suku Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumsel), dan beberapa suku di Timor;
  3. Bilateral / Parental, masyarakat hukum adat dengan garis kuat keturunan dari Bapak dan Ibu secara bersama-sama, yang dijalankan oleh suku bugis, dayak dan jawa
  1. Faktor Teritorial.

Hukum adat terbentuk karena factor keterikatan sekelompok masyarakat karena telah hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Hidup bersama itu dilatarbelakangi karena lahir dan tumbuh kembang yang sama didaerah tersebut. Misalnya :

Desa yang memiliki persekutuan hukum yang terus diwarisi dan masih diterima hingga saat oleh anggota masyarakat desa. Hukum adat desa ini banyak ditemukan di jawa dan bali;

Lebih luas hukum adat daerah, seperti hukum adat nagari yang masih dipatuhi oleh masyarakat minangkabau, marga di sumatera selatan, kuria di tapanuli, dan lampung

Hukum adat perserikatan desa yang diadakan antar desa untuk kepentingan tertentu misalnya subak yang diadakan di Pulau Dewata Bali