Menggagas Koperasi Jasa Pekerja Tambang Rakyat

Kesempatan bertemu pak Menteri Teten Masduki bagiku adalah semacam melihat wujud masyarakat sipil yang telah menjelma menjadi negarawan.

Berdebat, berbeda pendapat sudah biasa, sebab bagiku Pak Teten perlu mendengar bagaimana pengalaman advokasi masyarakat sipil untuk kepentingan bangka belitung.

“kami mungkin empiris tetapi pak Teten sudah holistik, karena padanya lebih besar data dan tanggung jawab”

Salah satu tema gagasan yang saya dkk sampaikan adalah tentang koperasi tambang rakyat. Kira kira begini:

Pak Menteri, timah dan mineral ikutannya adalah given bagi rakyat bangka belitung tetapi sekaligus membawa ancaman kerusakan lingkungan hidup jika tidak di tata kelola dengan prinsip konservasi hayati.

Pengalaman menginspirasi kami, bahwa skema kemitraan antara BUMN dengan Penambang Rakyat sebaiknya dikembalikan kepada semangat UU Minerba, tepatnya dengan menghentikan pola bagi hasil produksi berdasarkan satuan kilo timah tiap hari bayar diareal konservasi (sisa tambang pokok)

Rakyat penambang diarahkan untuk membentuk wadah yang memiliki daftar pekerja, keahliannya, rincian dafar alat peralatan, truk, alat K3 dan lainnya. Koperasi lah jenis badan usaha yang paling tepat dan sesuai dengan karakter usaha ekonomi pedesaan.

Mereka akan mengadakan penawaran kepada BUMN tentang berapa ongkos yang akan dibayar BUMN untuk bekerja pada 1 lokasi konservasi selama waktu tertentu.

Dengan kontrak kerja, koperasi penambang rakyat dimungkinkan mengadakan pengajuan permodalan agar pekerjaan bisa segera dimulai sesuai perintah kerja dari pemilik IUP WIUP maupun Konservasi.

Namun advokasi kami terhalang pada regulasi tentang pola kemitraan berbasis bagi hasil produksi, dan butuh semangat perubahan menuju pola kontrak kerja waktu tertentu.

Saya terheran sebab pak Teten Masduki rupanya pernah memikirkan hal yang sama tentang hal ini, namun karena tambang dekat dengan tema lingkungan hidup, saya melihat kecenderungan pembicaraan tidak dikembangkannya.

Sayangnya waktu tidak lagi luasa, sebab terlihat pak Gubernur Bangka Belitung Erzaldi telah tiba untuk penjemputan Pak Menteri melanjutkan acara kunjungan kerjanya di Bangka Belitung.

Ide tentang Konservasi dalam ingatan ku adalah tentang bagaimana keadilan generasi dimasa mendatang (saat ini) dapat semampunya memperoleh manfaat yang sama ketika awal awal lingkungan itu dieksploitasi (dulu).

Sudah berjalan 20 tahun pola kemitraan bagi hasil produksi, hasilnya kemampuan ekonomi penambang rakyat tidak sebanding lurus dengan kemampuan ekonomi pemilik IUP/WIUP setelah pasca tambang.

PDKPBABEL Pemberi Bantuan Hukum Pertama Kali di Propinsi Bangka Belitung yang Lolos Akreditasi

Rutinitas pertahun setiap organisasi bantuan hukum terakreditasi akan dimonitoring dan evaluasi oleh Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka Perkumpulan PDKPBABEL sebagai organisasi pertama kali di Bangka Belitung yang terakreditasi, lantas saja kemarin 08 Juli 2020 didatangi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dulyono, Kepala Biidang Bantuan Hukum Ariyanto dan 6 orang jajaran staf dan fungsional Kanwil Kemenkumham RI Bangka Belitung.

Dalam diskusi, Ketua Umum PDKPBABEL Ibrohim,SH menyampaikan perkembangan kegiatan PDKPBABEL di tahun 2020 meliputi pendidikan HAM pada issue kawasan ekonomi khusus pariwisata dan rekruitmen paralegal bantuan hukum pedesaan. Namun karena terjadi pandemic covid19 maka PDKPBABEL mengadakan focus kegiatan berupa Advokasi HAM bidang Keyakinan dan Agama serta Advokasi Bantuan Hukum Negosiasi Restrukturisasi Kredit bagi Debitur dengan alasan overmacht.

Dilaporkan oleh Ibrohim, SH bahwa sejak New Normal beberapa leasing melalui debt collector mulai menerbitkan pesan melalui lisan dan surat akan mengadakan eksekusi objek jaminan fiducia hal inilah yang dikhawatirkan oleh Ibrohim, sebab akan terjadi potensi pelangggaran Hak Konstitusi Debitur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Jaminan Fiducia.

Kami telah membahasnya, akan ada surat edaran tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Jaminan Fiducia ini, tentu setelah Bapak Menteri Hukum dan HAM RI pulang dari Serbia.

Sementara Ariyanto – Kabid Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham RI Bangka Belitung meminta PDKPBABEL memperhatikan penyerapan dana kegiatan bantuan hukum litigasi yang terbatas waktu. Sebab kinerja PDKPBABEL akan terlihat baik jika aktivitasnya terekam dalam system informasi dokumentasi implementasi bantuan hukum.

Penyuluhan Hukum Bisa Melalui ZOOM Meeting

Dalam diskusi evaluasi pelaksanaan program bantuan hukum UU No 16 Tahun 2011 yang dihadiri jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemkumham RI Bangka Belitung dan penggiat bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia dari LBH PDKPBABEL, tercetus ide pelaksanaan penyuluhan hukum dan pemberdayaan hukum dengan media zoom meeting.

Hal ini diungkapkan oleh John Ganesha S, selaku Kepala Badan Paralegal PDKPBABEL dengan mendalilkan adanya kewajiban yang ditimbulkan UU Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 kepada Organisasi Pelaksana untuk memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan hukum kepada warga yang membutuhkan namun terhalangi karena adanya resiko penularan covid19.

Kadivyankumham Dulyono

Kadivyankumham Dulyono menilai masukan tersebut sebagai suatu usulan yang produktif dan kreatif ditengah pandemi covid19.

Ia sepakat pertemuan dengan media online sudah menjadi kebutuhan instansi dan lembaga negara, bahkan sejak pandemi covid19 telah menjadi kebiasaan baru dalam dunia kerja pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Kabid Bantuan Hukum Ariyanto akan mempelajari bagaimana manajemen pelaksanaan pertemuannya nanti, sebab pemberkasan laporan kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayan bantuan hukum perlu diatur dengan peraturan yang jelas.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah mengenai akses internet dan kemungkinan tersedianya anggaran bagi peserta penyuluhan untuk pembelian paket data internet bagi peserta, sehingga dapat mengikuti pertemuan di Zoom Meeting.

Apakah penyuluhan hukum dengan media online Zoom Meeting akan efektif? sepanjang pandemi covid19 masih berlangsung dan vaksin virus corona belum sempurna, maka menurut Ketua Umum PDKPBABEL Ibrohim, SH penyuluhan dengan media online adalah solutif.

MATERI LEGAL OPINION PDKPBABEL UNTUK MENKOP TETEN MASDUKI

LEGAL OPINION PERKUMPULAN PDKPBABEL DISAMPAIKAN KEPADA YTH. BPK. TETEN MASDUKI MENTERI KOPERASI dan UKM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : NH.019/KUMHAM/PDKPBABEL/VII/2020

Salus populi suprema lex esto

Pandemi COVID19 pada tataran praktis hanyalah virus yang beresiko kematian, tetapi pada saat negara mengambil peran melindungi keselamatan rakyatnya daripada virus itu maka Pandemi Covid19 adalah terdakwa yang harus menjadi musuh bersama umat manusia, karena kekuatan pemiskinan dan kemampuannya menciptakan kematian aktifitas perekonomian membahayakan kehidupan manusia.

Perkumpulan PDKPBABEL – OBH terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HH- 01.HN.03.03 Tahun 2016 telah menerima ragam testimony dari 219 Debitur yang memberikan kuasa negosiasi restrukturisasi kredit nya baik yang terrhubung dengan leasing maupun bank umum sebagai Kreditur/Penerima Fiducia.

Mereka secara tiba-tiba mengalami kegagalan kemampuan pemenuhan prestasi sejak Maret 2020, tidaklah terduga pada saat ia awal-awal mengadakan Akad Perjanjian dengan Kreditur, jika pun ia masih memiliki uang saat itu tentulah ia akan mendahulukan kebutuhan belanja kesehatan rumah tangga dan fokusnya diletakan pada prioritas mempertahankan hidup dan penghidupannya.

Mereka (debitur/klien kami) adalah pelaku UMKM, penambang rakyat, pekerja driver online, korban PHK/No Payment Fee, pelaku usaha transportasi, dan lainnya. Sejumlah 82 orang diantaranya berasal dari Pulau Belitung mendapatkan bantuan hukum negosiasi secara gratis dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 dan 137 orang debitur lainnya sekalipun mengeluarkan biaya operasional bantuan negosiasi sesuai pedoman organsisasi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

Bapak Menteri Koperasi dan UKM – Teten Masduki, sejak Juni 2020, masa NEW Normal ternyata sejumlah leasing mulai mengadakan upaya dan trik penarikan paksa atas objek jaminan fiducia dengan meletakan dasar surat/somasi tentang adanya Cidera Janji yang diadakan debitur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru yakni sejumlah debitur/pelaku UKM akan kehilangan alat produksi dan kemampuan ekonominya,

” Salus populi suprema lex esto-kekuatan hukum tertinggi adalah keselamatan kesejahteraan rakyat

Marcus Tullius Cicero

Maka kami perlu memberikan pendapat hukum tentang bagaimana seharusnya dalil hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan bagi penyelamatan perekonomian rakyat ditengah new normal pandemic covid19

  1. Bahwa kesepahaman dan kesepakatan antara Debitur dan Kreditur tentang restrukturisasi kredit haruslah didasari atas suatu aturan yang jelas (lex scripta) yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid- 19) Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai keadaan memaksa – overmacht ;
  2. Bahwa dengan adanya sikap penguasa yakni Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 31 Maret 2020 sebagai keadaan darurat kesehatan Republik Indonesia serta Pembatasan Sosial Berskala Besar itulah maka hendaklah debitur dan kreditur menerapkan prinsip Overmacht sebagai alasan telah terjadinya secara kebetulan dimana DEBITUR terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepada KREDITUR, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. (Vide Pasal 1245 KUHPERDATA) ;
  3. Tidaklah kurang cermat KUHPERDATA memperkirakan tentang Overmacht itu sehingga skema Restrukturisasi Kredit semestinya terbuka akan adanya opsi dimana (Debitur) tidak dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia telah membuktikan kepada kreditur bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. (Vide Pasal 1244 KUHPERDATA);
  4. Persangkaan atau dugaan tentang tidak adanya itikad buruk dari DEBITUR semestinya ditunjukkan dengan fakta tentang bahwa ia telah beberapa kali memenuhi angsuran, tidaklah patut dan jauh dari Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia jika debitur dihukum oleh kreditur dengan denda, bunga berjalan pada saat Pandemi Covid. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, tentu saja Negara Indonesia berkepentingan untuk perlahan – perlahan menerapkan Bussiness and Human Right Principles yang dinyatakan John Gerrald Ruggie pada komisi pembahasan PBB bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki tanggungjawab penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tetapi pula tanggungjawab pemulihan bagi konsumen, rantai pasok bisninya:
  5. Mengenai Pasal 1338 KUHPerdata yang sering didalilkan bahwa perjanjian merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak, maka Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPERDATA seharusnya dapat diterapkan sebagai alasan UU yang memungkin terjadinya restrukturisasi kredit secara kesepakatan. Jikalau suatu Perjanjian pun hendak dipersamakan sebagai produk Undang-Undang, maka timbul kewajiban bagi para pihak untuk mengikuti asas dan teori tentang peraturan perundang-undangan antara lain pembentukannya mengandung tujuan keadilan, kepatutuan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
  6. Sejak 06 Januari 2020, Peraturan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengadili lebih dahulu sifat melawan konstitusi dari bunyi Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fiducia No 21 Tahun 2011 maka hendaklah Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Kementerian, Lembaga Negara, dan Badan Negara dapat mengadakan perlindungan kepada setiap debitur yang dihadapkan pada kegiatan sita jaminan secara sepihak dari lembaga pembiayaan, sehingga terlindungilah hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakukan yang sama dimuka hukum dan keadilan hukum (Hak Konstitusi – Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019);
  7. Nahwa menerapkan prinsip utimum remedium sebagai pertimbangan bagi Kepolisian RI tidak menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencurian, pemerasan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang diadakan oleh jasa pihak ketiga maupun debt kolektor lembaga pembiayaan kepada debitur, karena peristiwa itu dimaknai sebagai perselisihan keperdataan, maka hal itu bukan saja hanya merugikan kepentingan hukum masyarakat mendapatkan rasa aman tetapi menimbulkan adanya kewajiban bagi masyarakat (korban tindak pidana) haruslah mengadakan penuntutan perbuatan melawan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri yang kita ketahui bersama sangat membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, dan tidak realistis diadakan pada saat krisis perekonomian dari dampak Pandemi Covid19;

Demikian pendapat hukum ini diadakan sebagai kajian legal kritis bagaimana kebijakan pemulihan perekonomian yang akan diadakan Kementerian Koperasi dan UKM seperlunya dapat disesuaikan. Untuk keperluan pembahasan lebih lanjut dapat menghubungi sdr John Ganesha S, melalui nomor 08127983.5555 atau 0819.9526.5000.

Pangkalpinang, 06 Juli 2020

Penasihat Hukum

Ibrohim, SHAndira, SH
      Berry Aprido Putra, SH      Adetia Sulius Putra, SH
      M. Choirie, SH      Agus ewen Tjandera, SH
        Eko Satriawan, SH        Abdul Jalil, SH
        John Ganesha Siahaan 
Perbincangan sela waktu Pak Menteri Koperasi UKm Teten Masduki dengan masyarakat sipil di bangka belitung.