Juru bicara Tim Advokasi Bantuan Hukum Bagi Debitur menghadapi kebijakan COUNTERCYCLICAL PANDEMI COVID2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam video siaran langsung menyatakan bahwa debitur telah menjadi pihak yang tidak lagi seimbang untuk menjalankan prestasinya kepada Kreditur.
Turunnya kemampuan perbuatan debitur memenuhi prestasinya kepada Kreditur jika tidak ditanggapi oleh sarjana sarjana hukum maka akan menjadikan Kreditur sebagai pihak yang terlalu kuat bahkan dapat menguasai harta benda jutaaan orang debitur secara sepihak pasca atau etelah pandemi covid19 berkahir nanti.
Menurut Tim PDKPBABEL yang diketuai oleh Berry Aprido Putera, SH bahwa Presiden RI Joko Widodo memanglah harus menghormati perjanjian antara debitur dengan kreditur sebagai UU diantara mereka . Akan tetapi ia mengatakan perbuatan hukum yang diadakan oleh Presiden Jokowi adalah sumber hukum yang dipahami KUHPERDATA sebagai Kehendak Penguasa dan mempengaruhi hukum – hukum perjanjian yang ada.
Berikut beberapa alat bukti surat yang kuat yang mendasarkan secara hukum bagi debitur untuk menjelaskan keadaan darurat kepada para hakim hakim sebagai hal diluar kemampuan debitur atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur karena sebab adanya keadaan darurat dan pembatasan social besar besaran yang diterbitkan oleh Penguasa yakni Pemerintah Republik Indonesia :
- Pernyataan Terbuka Presiden Joko Widodo dalam siaran telivisi ;
- Menerbitkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan Masyarakat COVID- 19, Kemudian ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
Tim Advokasi Countercyclical Pandemi Covid 19 PDKPBABEL didukung oleh 30 Advokat yang dapat bekerja memberikan bantuan hukum bagi sedikitnya 3.000 debitur dengan frekuensi 100 orang debitur 1 Advokat
John Ganesha Siahaan – Juru Bicara Tim Advokasi Countercyclical Pandemi COVID19 PDKPBABEL
Teknisnya Tim Advokasi akan menerima kuasa dan bertindak atas nama debitur menghadap pimpinan kreditur melakukan restatemen – negosiasi. Mereka akan mengadakan opening gambit penundaan prestasi debitur kepada kreditur selama waktu Keadaan Darurat masih diberlakukan oleh Pemerintah RI. Demikian rincian layanan bantuan hukum yang akan diadakan oleh Tim Advokasi.
Menurut Advokat Andira,SH, Debitur menjadi pihak yang lemah karena sebagai warganegara mereka harus patuh untuk berada dirumah, bekerja dirumah. Maka Andira mensarankan Debitur untuk segera mensurati kreditur menyatakan dengan itikad baik tunduk terhadap keadaan darurat ini, menyatakan menunda untuk sementara pemenuhan prestasi nya kepada kreditur.
Sekalipun Debitur mampu mememuhi prestasinya, membayar apa yang menjadi kewajibannya tetapi pada tataran praktis debitur haruslah mengutamakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup sampai waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan berakhir dari Pemerintah RI. Debitur Frustasi Berpretasi;
Andira, SH – Sekretaris Umum PDKPBABEL
Oleh sebab itu Berdasarkan SK Ketua Umum PDKPBABEL, Ibrohim, SH mengatakan TIM ADVOKASI segera menjangkau para debitur. Ia memahami banyak debitur yang belum paham hukum. Berikut arahan dari Ketua Umum PDKPBABEL mengenai layanan bantuan hukum Countercyclical Pandemi COVID19 tersebut :
- Layanan dilakukan secara online, dapat menggunakan Online, Komunikasi melalui telpon, bersurat melalui email pdkpbabel@gmail.com;
- Layanan terbuka untuk umum, setidaknya masih dalam wilayah hukum NKRI;
- Berbiaya Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dengan jumlah kasus sesuai dengan ketersediaan dana bantuan hukum yang telah tersedia;
- Berbiaya Murah (Terjangkau) bagi umum
