fbpx

Aliansi Keberatan Kepala Perwakilan dimaknai Pegawai Ombudsman RI

Hak Turut serta dalam Pemerintahan bukan semata dipilih dan memilih. Salah satu hak konstitusi ini dijiwai dalam UU Hak Asasi Manusia termasuk bentuk turut serta langsung dalam kegiatan pengawasan, memberikan masukan dan hak hukum mengajukan gugatan melawan keputusan dan kebijakan lembaga dan badan publik.

Berlandaskan itulah, Ibrohim,SH menjelaskan keberadaaan tim aliansi masyarakat sipil dapat menghadap pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Pimpinan Ombudsman Alvin Lie (Lie Ling Piao) menyatakan usulan Uji Wawancara secara terbuka bagi seluruh peserta seleksi calon perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung yang diajukan aliansi adalah inovasi yang baik.

Menurut pimpinan Ombudsman, Kepala Perwakilan bukanlah pejabat negara, sehingga tidak tepat jika dicontohkan dengan model seleksi calon pimpinan KPK yang kemarin telah diadakan secara terbuka oleh DPR RI.

“Kepala Perwakilan Ombudsman RI adalah pegawai Ombudsman”. Singkat jelas Alvin Lie.

John Ganesha di Ombudsman Republik Indonesia
Lobby Gedung Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta

Lantaran itu, John Ganesha Siahaan dari aliansi mendalilkan prinsip mutatis mutandis Kepala Perwakilan Ombudsman yang ada di UU Ombudsman RI. Aliansi keberatan jika Kepala Perwakilan Ombudsman dimaknai sebagai pegawai Ombudsman, sebab tugas fungsi dan wewenang nya adalah sama atau serupa (mutatis mutandis) dengan pimpinan Ombudsman RI.

“Kepala Perwakilan itukan mutatis mutandis dari pimpinan Ombudsman, artinya kepala perwakilan itu adalah penjelmaan Bapak atau pimpinan Ombudsman juga kan?” begitu ungkapan John Ganesha dihadapan Pimpinan Ombudsman RI, Alvin Lie.

Ini momentum reformasi institusi Ombudsman kata John. Melalui Uji Wawancara terbuka ombudsman akan mendapatkan dukungan publik didaerah perwakilan. Dengan uji wawancara terbuka dan disiarkan secara live di media sosial, menurut aliansi Uji Wawancara akan memberikan benefit pada :

  • Publik dapat mengenal ombudsman dari cara pimpinan Ombudsman menentukan pertanyaan dan mengupas jawaban peserta calon kepala perwakilan ombudsman bangka belitung;
  • Pimpinan dapat menemukan objektifitas dari hasil profil assesmen yang diadakan oleh tim asesmen yang disewa oleh Pimpinan Ombudsman;
  • Adanya dukungan publik terhadap keberadaan Ombudsman yang sering dinilai minim peran dan keberhasilan dalam isue demokrasi dan reformasi birokrasi.

Menurut John, institusi Ombudsman harus di reformasi agar bisa mengambil peran lebih strategis dalam upaya reformasi birokrasi , pencegahan korupsi, termasuk menghadirkan proses penyelesaian konflik cepat (Alternative Dispute Resolution) pada kasus pengaduan yang terbukti Maladministrasi yang menanggung kerugian.

Dialog Aliansi Masyarakat Sipil dengan Alvin Lie Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia

Menanggapi itu, pimpinan Ombudsman Alvin Lie tidak dapat menjanjikan diadakannya Uji Wawancara Terbuka Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung sebab perlakuan tidak bisa berbeda.

“Jika Bangka Belitung diadakan, maka semua daerah yang lain harus juga. Semua tahapan, tugas, anggaran seleski kepala perwakilan Ombudsman Daerah sudah disepakati bersama Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Saat ini saya jawab tidak bisa, tetapi akan kami pertimbangkan.” Ungkap Alvin Lie Pimpinan Ombudsman RI.

Pertemuan Aliansi Masyarakat Sipil Bangka Belitung dengan Pimpinan Ombudsman RI , 14 November 2019 di Kantor Ombudsman RI – Jakarta, daftar hadir :

  1. Alvin Lie, Pimpinan Ombudsman Ri;
  2. Ibrohim, SH – Ketua Umum Perkumpulan PDKP Babel;
  3. Budi P.Siahaan.SE, PDKPBABEL – Jakarta;
  4. John Ganesha Siahaan, Kordinator Aliansi Masyarakat Sipil Babel;
  5. M. Syarief H, Ketua FORMAP Babel;
  6. Ferdi – Mahasiswa Bangka Belitung.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...