ANDIRA : 3 Issue Utama Pilkada Bangka Barat 2020

Dengan potensi PAD kisaran 66M pertahun, sejumlah tokoh masyarakat akan mensupervisi kembali arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Kesempatan ini menjadi mungkin dilakukan, sebab Pilkada Serentak 2020 sudah memiliki dasar hukum bagi KPU RI Bangka Barat untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat.

Andira praktisi hukum dan Ketua Hukum dan HAM dari Organisasi Bantuan Hukum PDKPBABEL mengajukan 3 issue dibidang hukum yang menjadi kebutuhan Kabupaten Bangka Barat. Pertama, penyelenggaraan bantuan hukum dalam pencapaian rencana aksi Hak Asasi Manusia di Bangka Barat. Kedua, kebijakan penetapan subjek dan objek tanah redistribusi terkait lahan pedesaan. Ketiga, terkait tata ruang wilayah pertambangan rakyat dan tangkapan nelayan.

Diterangkan Andira bahwa Kabupaten Bangka Barat hingga saat ini belum membentuk Perda Bantuan Hukum. Sebagai penggiat bantuan hukum, ia menilai hal itu sebagai inkonsistensi Pemda sebagai sebuah unit kerja negara dalam upaya menjangkau, memenuhi dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat.

Kemudian mengenai aspirasi warga pedesaan tentang perkebunan plasma atas penguasaan HGU lahan oleh korposasi perkebunan besar menurutnya sudah mendesak. Beberapa kali kesempatan melakukan penyuluhan hukum di desa-desa bangka barat ia mengaku sering mendapatkan keluhan kesulitan warga mendapatkan tanah untuk bercocok tanam. Padahal warga itu penduduk desa setempat, tambahnya.

Dan terakhir, Andira mengingatkan kepada bakal calon bupati sebaiknya menguasai perkembangan Raperda Zonasi yang saat ini sedang dirumuskan oleh Pemprop Bangka Belitung. Sebab, didalam Raperda itu memuat konflik kepentingan yang ketat terutama bagi masyarakat pesisir pantai dan kepentingan kepariwisataan di Bangka Barat.

Untuk itu Andira berharap acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2019 semestinya menjadi ajang adu gagasan tentang kemajuan dan kesejahteraan umum bukan adu uang membayar tim sukses, relawan dan mahar politik. Dengan total pendapatan APBD Bangka Barat sekitar 876M pertahun, menurut Andira Kabupaten Bangka Barat perlu dibahas kembali melalui ajang demokrasi Pilkada Serentak 2020.