JEMAAT GKPS PANGKALPINANG IKUTI JALAN SEHAT PRB

Pangkalpinang– Jemaat dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pangkalpinang Mengikuti Jalan Sehat Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Kawasan Taman Sari, Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang.

Salah satu Jemaat GKPS Pangkalpinang saat diwawancarai mengatakan pertama kalinya mengikuti jalan sehat di Pangkalpinang.

“Ini Pertama kali saya ikut jalan sehat, saya ikut karena antusiasme masyarakat sangat tinggi pada acara ini, Mungkin karena Hadiah utama nya Mobil dan Satu Paket umrah ” Kata Evan.

Jemaat lainnya Feby Laurenza menambahkan Bahwa Secara pribadi ikut jalan sehat untuk kebugaran tubuh dan ajang untuk Selfie.

“Ku dak Ngarep hadiah e, emang nek untuk kebugaran tubuh, sekaligus selfie ajang jalan sehat ne ” Kata feby dengan logat bahasa bangka nya.

Jalan sehat ini diikuti oleh Ribuan peserta. Rute dimulai dari taman sari dan berakhir di lokasi yang sama.

PEMDES REBO GANDENG YHGK LAKUKAN PENYULUHAN HUKUM

Bangka Induk – Yayasan Hukum Gerbang Keadilan (YHGK) Bangka Belitung Melakukan Sosialisasi Di Kantor Desa Rebo Dengan Tema Penyuluhan Hukum Tentang Pertambangan Legal.

Kepala Desa Rebo, Fendi pada sambutannya mengatakan Bahwa Tujuan Dirinya Mengundang YHGK adalah untuk memberikan Pemahaman hukum kepada masyarkat tentang Tambang secara legal atau Berizin.

“Kami selalu Kepala desa ingin masyarakat taat hukum dalam kegiatan penambangan dengan diberikan Regulasi jelas bagaimana cara mendapatkan izin dalam Pertambangan” Kata Fendi.

Sementara itu Anggun Malinda, SH MH didampingi oleh Rekan nya Febry Aginta Ginting, SH dalam penjelasan nya kepada warga masyarakat bahwa sesuai Konstitusi UUD 1945, Negara Indoonesia Adalah Negara Hukum Sehingga Semua diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Termasuk Mengenai Pertambangan secara Jelas diatur dalam Undang-Undang 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara.

Kewenangan mengeluarkan Perizinan diatur secara jelas Apakah Menteri atau Gubernur Berdasarkan Jarak Mil dari Bibir Pantai jika itu berada dilaut.

Kepala Desa Rebo, Fendy (Kanan), Febry Aginta Ginting (Tengah), Anggun Malinda (Kanan).

Dalam diskusi ini Masyarakat Rebo mengeluhkan terkait adanya TI Rajut disekitar Pantai Rebo yang memasuki wilayah tangkapan Nelayan.

Semua Izin Usaha Pertambangan itu pasti kajian Amdalnya, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan masyarakat” Kata anggun.

“Kami (Nelayan) mengeluhkan TI Rajuk,kami tidak tau apakah mereka ada izin atau tidak” Kata masyarakat Rebo Asiaw

Menjawab Keluhan warga tersebut, Anggun mengatakan bahwa Setiap penambang yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) dan setiap penambangan yang berizin pasti ada kajian analisa dampak lingkungan nya.

“Semua Izin Usaha Pertambangan itu pasti kajian Amdalnya, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan masyarakat” Kata anggun.

Hadir dalam Sosialisasi Tersebut Ketua BPD Rebo dan Anggota , Perangkat Desa Rebo, Ketua RT Se Desa Rebo, Ketua BUMDES Rebo dan Masyarakat Rebo.

JALUR PERSEORANGAN TIKET ALTRENATIF MENJADI KEPALA DAERAH

Komisioner Ginting KPID Bangka Belitung

Langit babel– Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah serentak. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat 4 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur.

Ketentuan Undang-undang 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

PKPU-15-THN-2019

Pendafataran Pasangan Calon dapat dilakukan melalui jalur Partai Politik dan Gabungan Partai Politk ataupun melalui Jalur Pasangan Calon Perseorangan.

Jalur perseorangan atau orang lebih familiar menyebutnya sebagai Jalur independen menjadi salah satu altrenatif bagi Calon Kepala Daerah untuk meraih Tiket untuk dapat dipilih oleh masyarakat menjadi Kepala daerah.

Berdasarkan Undang-undang 10 Tahun 2016 syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada Pilkada yaitu 6,5 Persen hingga 10 Persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir .

Calon perseorangan dapat menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan memenuhi syarat dukungan Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10%.

Berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 inilah jumlah Penduduk yang mempunyai Hak Pilih :

Jumlah DPT 4 Kabupaten Pemilukada Serentak 2020 di Bangka Belitung

Berdasarkan hitungan yang dilakukan dengan melihat angka daftar pemilih tetap terakhir dengan perhitungan 10 % dari Jumlah DPT maka jumlah dukungan dari masyarakat harus dikumpulkan oleh Calon Perseorangan:

  • Untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat harus mendapat minimal dukungan oleh 12.629 (dua belas ribu enam ratus dua puluh sembilan) Pemilih;
  • Untuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah harus mendapatkan minimal dukungan oleh 12.049 (dua belas ribu empat puluh sembilan) pemilih ;
  • Untuk wilayah Kabupaten Bangka Selatan harus mendapatkan minimal dukungan oleh 12.480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) pemilih dan ;
  • Kabupaten Belitung timur harus mendapat dukungan minimal oleh 8.542(delapan ribu lima ratus empat puluh dua) pemilih.

Memang tidak mudah untuk memenuhi batas dukungan minimal dari masyarakat untuk jalur perseorangan,Pengumpulan KTP yang dipersyaratkan menjadi sebuah tantangan.

KPU Juga sebagai Penyelenggara Pemilu akan melakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual untuk melihat apakah ada atau tidaknya dukungan ganda berupa E-KTP ataupun benar atau tidaknya masyarakat ada memberikan dukungan masyarakat kepada pasangan calon perseorangan tersebut.

” calon perseorangan dapat diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan memenuhi syarat dukungan Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% “

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI No:1917/PL/06/KPU/IX/2019 kepada KPU Prov/KIP Aceh/KPU/KIP Kab KotaTentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota atau Wakil Walikota Tahun 2020, Pengumpulan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan berupa:

  • Surat pernyataan dukungan (Formulir model B.1-KWK Perseorangan);
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
SE-KPU-NO-1917

Jalur Perseorangan ini dapat menjadi pilihan bagi figur-figur berprestasi untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak tahun 2020 dibeberapa Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.

Surat Resign Pekerja dibawah Tekanan adalah Batal Demi Hukum

Langit Babel– Permasalahan Ketenegakerjaan antara Pengusaha dan Pekerja sering terjadi di indonesia, Baik Permasalahan Upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Waktu Kerja, Jaminan Ketenagakerjaan serta permasalahan lain dalam bidang ketenagakerjaan.

Undang -undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pada pasal 1 Angka 22 Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat pekerja/Serikat butuh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan hubungan kerja serta perselisihan antar Serikat pekerja/Serikat buruh hanya dalam 1 Perusahaan.

Pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi berpotensi menekan pekerja sebagai posisi yang lemah atau rendah.

Pengusaha “Hitam” Melakukan penekanan kepada pekerja dengan melakukan tindakan atau kebijakan yang mengakibatkan pekerja tidak betah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri (Resign).

Contoh Kasus :

PT W Berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan sedang mengalami permasalahan penurunan Pendapatan dan harus memberhentikan sebagaian Pekerja.

Untuk mengurangi pembayaran uang , uang penghargaan dan uang pergantian hak Pengusaha tersebut meminta pekerja untuk membuat surat pengunduran diri dengan melakukan intimidasi /tekanan / kebijakan -kebijakan yang merugikan Pekerja.

Untuk mengurangi pembayaran uang , uang penghargaan dan uang pergantian hak Pengusaha tersebut meminta pekerja untuk membuat surat pengunduran diri dengan melakukan intimidasi /tekanan / kebijakan -kebijakan yang merugikan Pekerja.

Hal tersebut menjadi cara Pengusaha “Hitam” Untuk mengakali Uu tentang Ketenegarjaan agar tidak memberikan hak-hak pekerja yang wajib diberikan oleh Pengusaha.

Pada Pasal 162 UU Ketenegakerjaan ayat:

(1). Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

(2).bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaan nya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pengeluaran Pengusaha akan lebih besar jika melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja. Kecuali Pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat 1 dan 2.

Pasal 156 ayat (1) UU Ketenegakerjaan menyebutkan” Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Artinya dengan Pengunduran diri Pekerja, pengusaha tidak perlu membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Kepada Kerja.

Menurut Penulis surat pengunduran diri dengan indikasi adanya Tekanan atau intimidasi tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Pasal 154 huruf (b) menyebutkan “Pekerja /Buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi Pekerja untuk lebih mengetahui Hak-Hak Mereka dalam UU Ketenegakerjaan.