Menuju Samsat Pangkalpinang Berkelas World Class Services

Sejak STNK kendaraan motorku hilang, membayar pajak kendaraan pun menjadi terabaikan, selalu menunda-nunda. Rasanya malu sekali berada dijalanan, sebab begitu banyak manfaat yang kudapatkan dari tersedianya jalan yang dibangun pemerintah tetapi aku tidak membayar pajak kendaraan.

Ternyata, semuanya harus dimulai dari membuat surat keterangan hilang STNK di Kepolisian Sektor Gerunggang Pangkalpinang. Kebetulan tidak ada antrian pemohon, proses pencatatan dan penerbitan surat keterangan hilang hanya berlangsung 10 menit saja dan tanpa biaya. Syarat berkas adalah membawa BPKB – Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Penduduk.

Ada kesesuaian data antara nama di KTP dengan nama di Buku BPKB Motor

Kelengkapan Berkas Surat Keterangan Hilang STNK
Proses Pemeriksaan Rangka Mesin

Dengan membawa surat keterangan hilang, sayapun berangkat menuju Markas Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Tepatnya di Direktorat Lalu Lintas diadakan pengecekan bahwa STNK tidak dalam keadaan ditilang dan kendaraan bebas dari masalah hukum, menjelaskan itu diterbitkanlah surat oleh petugas polisi. Lagi-lagi prosesnya cepat dan berbiaya Rp. 10.000,-.

Setelah itu, saatnya berkunjung ke Samsat Kota Pangkalpinang. Gedung megah dengan parkiran luas ditepian jalan utama kota pangkalpinang. Pada sessi ini, saya harus datang dengan membawa kendaraan yang bermasalah pajak itu. Sebab motorku itu, harus diperiksa langsung oleh tenaga pemeriksa yang resmi dan terlatih.

Pemutihan Pajak Motor
Gedung Administrasi Samsat Pangkalpinang

Pertama kali, saya mengambil formulir di counter informasi dengan lampiran BPKB aseli dan Fotocopy, Fotocopy KTP, surat keterangan hilang dari Polsek Gerunggang dan Surat dari Dirlantas Polda Babel. Tanpa perlu mengisi formulir, saya langsung menuju bagian pemeriksaan kendaraan yang ada dibagian belakang Kantor SAMSAT Pangkalpinang.

Jangan ragu, parkirkan kendaraan sedekat mungkin dengan garasi ruang pemeriksaan kendaraan. Berikan berkas kepada petugas, kemudian menunggu untuk dipanggil. Sebaiknya anda tidak meninggalkan tempat ini, agar sewaktu nama anda dipanggil, kendaraan anda langsung diperiksa petugas . “Yang mana kendaraanya, Pak”.

Loket Pendaftaran Samsat Pangkalpinang

Motorkupun diperiksa, ada semacam kertas digesek disekitar bawah bagian mesin (nomor rangka mesin) dan sekitar jok motor rangka body motorku. Tidak Lama dan Tanpa Biaya. Setelah mendapatkan salinan kode rangka mesin dan body motorku, barulah saya diminta kembali berurusan di gedung administrasi.

Bermula dari loket pendaftaran, tidak terlalu lama saya sudah dipanggil untuk mengisi lengkap data yang ada pada formulir. Setelah diisi, berkas diantar ke Loket BPKB. Lagi-lagi tidak lama, saya diminta kembali ke loket pendafataran. “Pak, tunggu panggilan di Loket Pembayaran, Ya” . Rupanya berkas ku akan bergerak sendiri dari loket pendaftaran ke loket pembayaran, dan saya diminta untuk menunggu panggilan dari pengeras suara.

Gedung Samsat luas bagai aula, suara petugas dari speaker tidak terlalu jelas karena bergema dan riuh suara para pengguna layanan

Suasana di Gedung Samsat Pangkalpinang
Loket BPKB Samsat Pangkalpinang

Banyak pengunjung yang rela berdiri di dekat loket pembayaran, sebab suara yang dikeluarkan dari pengeras suara tidak terlalu jelas dan bergema. Beruntung aku mendapatkan kursi terdekat loket, sehingga tidak terlalu letih menunggu dalam keadaan berdiri seperti mereka. Namaku, dipanggil. Sejumlah uang kubayarkan kepada petugas, kemudian berkas kuantar ke bagian penyerahan.

Tentu saja dari loket penyerahan, ada jeda waktu yang dibutuhkan SAMSAT Pangkalpinang, sebab ini terkait ketersediaan plat dan pencetakan nomor polisinya. Hari itu saya diberikan opsi oleh petugas agar menunggu sekitar 1 (satu) jam atau silahkan esok hari kembali ke bagian penyerahan. Saya pilih, opsi esok hari.

Loket Pemeriksaan Rangka Mesin

Esoknya, setelah mengambil berkas di loket penyerahan, saya berangkat menujubagian pencetakan plat NOPOL digedung belakang SAMSAT Pangkalpinang dan STNk Aseli sebagai pengganti yang hilang. Sambil memberikan berkas kepada petugas, rupanya saya diminta mengisi buku daftar tunggu.

Saya dapat melihat dari jendela aktifitas pencetakan plat NOPOL yang dilakukan petugas. Tidak lama dan mudah, namaku pun dipanggil. Kembali saya diminta petugas mengisi buku daftar pengambilan plat NOPOL dan selesailah pelaksanaan tugas kewajibanku. Kini aku punya dokumen STNK dan Plat Nopol dengan limit berlaki Tahun 2025

Ada 4 Asas Pemugutan Pajak – Makanya Mudah dan Murah : Equality – Certainty – Convenience of Payment – Economic of Collection.

The Four Maxims – R Santoso Brotodiharjo SH

Usulan Model Tata Ruang Samsat Pangkalpinang

World Class Service, begitu gagasan yang akan saya ajukan kepada pengelola manajemen Samsat Pangkalpinang. Sekalipun harus saya sampaikan rasa puas atas layanan samsat Pangkalpinang yang memenuhi 4 asas Four Maxims tersebut.

Jika membaca literasi tentang penataan kantor yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka tata ruang tunggu, loket petugas, tempat pemeriksaan kendaraan dan pencetakan nopol samsat Pangkalpinang belum dikonsepkan bertatanan kelas dunia.

Subjek pajak dan petugas pajak masih tersekat dalam loket yang tertutup kaca dan hanya diberikan sedikit lobang untuk mengadakan komunikasi. Suasana aula dengan dikelilingi loket menjadikan kegiatan petugas tertutup tidak terpantau oleh tetamu.

Pembayar pajak harus mendekatkan telinga ke lobang itu untuk mendengar petugas berbicara, tidak jarang terjadi pengulangan alias hambatan karena pembayar pajak sepertinya tidak mendapatkan suara yang jelas dari petugas yang mungkin terlalu letih untuk berdiri mendekatkan suaranya ke lobang kaca didepannya.

Model loket kaca antara pembayar pajak dengan petugas pajak pada Kantor Samsat Pangkalpinang mengesankan kegiatan pembayaran pajak seperti pemungutan paksaan jauh dari prinsip self assesmen. Ruang tunggu pemerksaan rangka kendaraan masih konvensional begitupun pada bagian pencetakan plat nomor polisi.

“Butuh biaya untuk merubah tata ruang loket samsat pangkalpinang, jika itu bisa memberi nilai berkelas dunia bagi pembayar pajak, tidak ada ruginya dilakukan.

Samsat Goes To World Class Services

Mengenal Museum Fatahilah di Jakarta

Sejarah hanya menjadi galeri indah pelengkap museum ketika kamu tidak memiliki visi kedepan bagi kepentingan banyak orang. Sama seperti menyimpan album foto lama diri, tetapi tetap takut menjadi tua nantinya.

Bagaimanapun aleksander agung dituliskan pernah mendirikan kerajaan dunia. Socrates diabad sebelum masehi menerbitkan aspek legalitas hukum atau belum lama hilangnya kerajaan mataram. Semuanya adalah sejarah yang fenomenal dalam pikiran pencarian akan kehebatan manusia.

Tetapi perjalanan peradaban manusia terus terjadi. Ada peristiwa menguncang rasa kemanusiaan lahirlah konsesus kesepakatan semata alasan kemanusiaan pula untuk menyelesaikannya. satu per satu aku, kamu dan mereka telah berada di abad yang eksis dengan fakta sejarahnya.

Sejarah merekam peristiwa perbudakan pernah terjadi, tetapi fakta itulah yang melahirkan hukum buruh, hukum dagang, upah dan ketenagakerjaan saat ini. Begitupun bangunan kuno peninggalan bersejarah kolonial adalah fakta yang melahirkan kebulatan tekad membangun pergerakan kemerdekaan agar wilayah negara diakui.

Direksi Timah Diundang Membuat Pernyataan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan (Perlindungan HAM)

Bicara Propinsi Kep. Bangka Belitung maka figur jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk yang akan disahkan oleh Menteri BUMN Eric Tohir menjadi trend topik masyarakat lokal. Mereka dicita-citakan sebagai tokoh yang mengelola manajemen PT Timah Tbk agar dapat memberikan kontribusi aktif bagi pembangunan berkelanjutan di Bangka Belitung.

Prioritas minat usaha masyarakat bangka belitung terhadap pertambangan muncul setelah mengetahui usaha pertambangan mengandung nilai ekonomis yang tinggi sekalipun memiliki resiko tinggi pula. Momentum itu terjadi sejak reformasi 1998 menghasilkan prinsip perekonomian disusun dengan konsep demokrasi, pada praktinya rakyat dapat turut menambang.

Direksi – komisaris yang tidak paham prinsip pertanggungjawaban HAM oleh Perusahaan, maka saya pribadi atau rakyat babel selalu punya jiwa untuk bersebrangan dengan rencana bisnis mereka.

Pernyataan Pemajuan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Pertambangan PT TIMAH TBK

Setahun yang lalu, gerakan permintaan bagian saham daerah pada saham pemerintah pusat di PT Timah TBK begitu gencar dilakukan. Kabarnya Presiden Joko Widodo tidak keberatan dengan hal itu, Presiden RI yang paling paham tentang konsep demokrasi ekonomi ini menugaskan Gubernur Bangka Belitung agar berbicara dengan Menteri BUMN.

Harusnya, debat rakyat dan pejabat daerah Bangka Belitung terkini bukan lagi soal ada atau tidaknya saham daerah tetapi lebih kepada untuk apa deviden nanti digunakan. Membentuk Perda Prioritas Program Pembangunan Pemanfaatan Deviden Saham Pemerintah Propinsi Bangka Belitung di PT Timah Tbk adalah salah satu caranya.

Baca : Menitip Kriteria Direksi Komisaris PT Timah Tbk ke Menteri BUMN Eric Tohir

Akhir-akhir ini gerakan permintaan saham daerah itu begitu sunyi dan redup padahal sebelum RUPS PT Timah Tbk tanggal 10 Februari 2020 adalah momentum yang tepat untuk menegaskan kembali gagasan atau aspirasi ini menjadi pertimbangan Menteri BUMN Eric Tohir dalam melakukan rekruitmen dan penetapan pimpinan top level direksi dan komisaris di PT Timah Tbk.

Agar aspirasi ini tidak terhenti dan hilang perlahan-lahan, organ masyarakat bangka belitung perlu melakukan konsolidasi pemikiran dan tindakan. Masyarakat Bangka Belitung perlu mendengar penyataan komitmen direksi PT Timah Tbk mengenai pembangunan berkelanjutan di Bangka Belitung.

KRONOLOGIS PERISTIWA KORBAN UJIAN OMBUDSMAN DI BANGKA BELITUNG

korban ujian ombudsman di Babel

Sebagai kordinator aksi dari Tim Advokasi PDKPBABEL untuk Korban Ujian Ombudsman, saya akan tampilkan catatan kronologis peristiwa bencana kemanusiaan ini. Ya, menurut ilmu yang kupelajari peristiwa ini adalah bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh kelalaian pejabat negara dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepadanya. Supaya lebih jelasnya begini ceritanya :

KRONOLOGIS PERISTIWA KORBAN UJIAN OMBUDSMAN

Pada bulan Mei 2019, berdasarkan Pengumuman No.7 Tahun 2019 , Johan W Marpaung Ketua Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI menerbitkan pengumuman seleksi atau pendaftaran kepala perwakilan Ombudsman RI untuk Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Propinsi Papua Barat dan Propinisi Bangka Belitung.

Ternyata untuk bangka belitung hanya 15 (lima belas) orang dengan Pengumuman Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dipersilahkan untuk mengikuti Ujian Tertulis pada tanggal 09 Juli 2019 di kampus UBB – Bangka. Sedangkan untuk Propinsi Jambi terdapat 23 Orang peserta, Propinsi Jawa Tengah 28 Orang, Propinsi Sumatera Barat 22 Orang dan Propinsi Papua Barat 14 Orang.

Berdasarkan pengumuman tertanggal 09 Juli 2019 nomor 17 Tahun 2019, terdapat 4 (empat) nama yang dinyatakan lulus ujian tertulis sambil dipersilahkan mengikuti ujian PROFILLE ASESSMENT yang dikelola oleh LPTUI (Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia) pada tanggal 10-11 Juli 2019 di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung (UBB) di Balun Ijuk Kabupaten Bangka. Hal yang sama terjadi pada kepada Propinsi Jawa Tengah, Papua Barat, Sumatera Barat dan Jambi.

Setelah mengikuti proses profile asesment , secara lisan ke-4 peserta bangka belitung diundang oleh tim seleksi untuk mengikuti ujian wawancara yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Kampus UBB yang sama. Pada saat ujian wawancara ke-4 peserta ujian berdialog (wawancara) dengan Pimpinan Ombudsman Alvin Lie ditemani unsur Sekretariat Ombudsman RI.

Tepatnya pada tanggal 23 Juli 2019, berdasarkan pengumuman nomor 020 Tahun 2019, diperoleh hasil bahwa dari 5 Propinsi tersebut hanya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana ditetapkan tidak satu orangpun peserta dapat dinyatakan terpilih sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung.

Selanjutnya : Terbentuknya Aliansi Masyarakat Sipil