fbpx

DPD APDESI Bangka Belitung Bahas Keberadaan Paralegal Bantuan Hukum Pedesaan

Salah satu hak organisasi pemberi bantuan hukum (OPBH) yang diberikan UU Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 adalah melakukan rekruitmen tenaga paralegal. Hal ini disampaikan Firman Saputra Kepala Divisi Pendidikan dan Kebudayaan OPBH Perkumpulan PDKP Babel pada pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Propinsi Bangka Belitung, Sumirzan beserta anggotanya.

Sumirzan, mengatakan kehadiran paralegal bantuan hukum di pedesaan memang sudah tertuang dalam Permendes No.11 Tahun 2019, akan tetapi belum terkomunikasi dengan jelas tugasnya kepada kepala desa di Bangka Belitung. Ia berharap paralegal desa dapat membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

John Ganesha S, Kepala Badan Paralegal PDKPBabel dalam presentasinya memaparkan kehadiran paralegal desa dikarenakan minimnya jumlah advokat dan sebarannya berkantor di ibukota kabupaten.

Ganesha pun menjelaskan kepada APDESI mengenai keputusan Mahkamah Agung atas gugatan judicial 18 Advokat tentang Paralegal dalam Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 melawan UU Advokat.

Salah satu pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah adalah penegasan paralegal sebagai asisten advokat. Paralegal tidak dapat bertindak sendiri tanpa penugasan dari advokat. Kemudian, rekruitment paralegal pun harus melakui pelatihan dari kantor hukum agar mereka memiliki keterampilan praktis hukum.

Tepatnya 18-23 April 2020 bertempat di pangkalpinang, Badan Paralegal PDKPBabel akan mengadakan pelatihan paralegal bantuan hukum pedesaan. Ganesha mengajak seluruh kepala desa mengirimkan kader desanya. Meski bukan sarjana hukum tetapi sering melakukan kerja advokasi, menurut John Ganesha dapat diutus oleh kepala desa.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...