fbpx

Fungsi Mahkamah Konstitusi

Share

Setelah reformasi 1998, terjadi perubahan pada konstitusi UUD1945, jika sebelumnya MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat tetapi dengan Amandemen UUD1945 kedaulatan rakyat diikuti dengan supremasi hukum yakni Indonesia adalah Negara Hukum, jika semula MPR adalah lembaga tertinggi negara tetapi kini lembaga tinggi negara berkedudukan sejajar dan Konstitusi lah sebagai hukum tertinggi .

Dengan amandemen ketiga UUD1945 yang menerbitkan Pasal 24C bahwa Indonesia harus segera memiliki Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk :

  1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh undang-undang yang masih berlaku terhadap Undang-Undang Dasar (Vide Perubahan ke 23 UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi – Penghapusan Pasal 50)
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang kemudian ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 bahwa lembaga negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemda), Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  3. Memutus pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemerintah (Vide Pasal 68 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK);
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Sedangkan pada pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 terdapat frasa kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dimana berdasarkan Perubahan UU Mahkamah Konstitusi telah diberikan penjelasan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

Dengan memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi beserta kewajiban khusus yang menentukan Impeachment terhadap kedudukan Presiden dan Wakil Presiden RI maka fungsi Mahkamah Konstitusi adalah:

  1. Pengawal Konstitusi;
  2. Penafsir Final Konstitusi;
  3. Pelindung Hak Asasi Manusia;
  4. Pelindung Hak Konstitusional Warganegara;
  5. Pelindung Demokrasi

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

1 Response

  1. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
    I hope to give something back and help others like you aided me.
    asmr 0mniartist

Leave a Reply

Your email address will not be published.