fbpx

Hak Cipta Penulis Buku

Penulis buku secara harafiah identik dengan kegiatan menulis buku saja padahal didalamnya terdapat juga komponen mengarang terlebih dahulu yang dilatar belakangi karena keilmuan dan pengalaman yang dimiliki pengarang, kemudian barulah ketrampilan menulis, merangkai kata dan terakhir mencetak buku dan mempublikasikan  .

Jika si A dikenal sebagai penulis buku yang mengetik sendiri naskahnya dan tidak dibawah kesepakatan kerja dengan perusahaan yang membayar jasanya, sekalipun ia menggunakan jasa si B untuk membantunya mengetik tetapi si B diketahui tidak memberikan bimbingan dalam penentuan kata tetapi hanya menulis setiap kata yang ia ucapkan maka menurut Auterswet 1912  stb. 1912 No 600 produk hukum Hak Cipta Kerajaan Belanda yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1982, si A dikatakan sebagai pemegang hak mengarang atau hak pengarang.

Seiring perkembangan HKI dan memasuki suasana kedaulatan hukum Negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekan 1945, maka istilah pengarang digantikan dengan hak cipta dan hak terkait. Ada sejumlah 5 UU telah diterbitkan mengenai Hak Cipta sebagai hukum nasional yakni :

  • UU No 6 Tahun 1982;
  • UU No 7 Tahun 1987
  • UU No 12 Tahun 1997
  • UU No 19 Tahun 2003
  • UU No 28 Tahun 2014

Berdasarkan UU Hak Cipta yang terakhir yakni Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Maka di A memenuhi unsur sebagai pencipta yang secara sendiri menghasilkan suatu ciptaan.

Kemudian si A pun disebut pemegang Hak Cipta sebab dirinya adalah Pencipta, maka si A adalah pemilik Hak Cipta namun secara khusus jika si A ingin mengalihkan hak ekonomi yang timbul dari karya cipta bukunya maka sebagai pencipta, si A harus menyerahkan hak tersebut secara resmi dan sah kepada pihak yang menerimanya.

Ketika hasil karya penulisan si A akan dibuatkan dalam bentuk buku oleh PT X, maka untuk mendapatkan perlindungan hukum dari UU No 28 Tahun 2014 didalam BAB X mengenai Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Si A perlu mengajukan permohonan pencatatan ciptaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perihal Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Oleh karena karya cipta si A telah diminati oleh PT X untuk diproduksi berupa buku maka sesuai pasal 80 UU No 28 Tahun 2014 diperlukan perjanjian lisensi diantara si A dan atau pemegang hak cipta dari si A dengan PT X yang akan melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan. Akan tetapi ketika buku atau karya cipta penulisan itu berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan sastra maka menurut pasal 84 hal itu merupakan lisensi wajib dari kementerian Republik Indonesia

Pada dasarnya perjanjian lisensi tetap menganut prinsip perjanjian dan perikatan dalam KUHPErdata artinya sekalipun si A dan atau pemegang hak cipta dapat memberikan hak ekonominya tunggal kepada pihak lain secara khusus akan tetapi terdapat norma UU yang harus diperhatikan para pihak bahwa menurut Pasal 80 (2) Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Kemudian terdapat norma pembatasan lainnya mengenai perjanjian lisensi didalam Pasal 82 bahwa :

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dimana menurut Pasal 84 mengenai Lisensi wajib jika materi penulisan atau karya ciptaan si A adalah berkenaan kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, maka Pemerintah akan mwajibkan diadakan lisensi wajib untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan si A tersebut.

Dengan Pasal 86, Menteri dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain bahkan menteri dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Apabila karena ketidakpahaman si-A sebagai Pencipta tentang Haknya akan tetapi ia telah terjadi suatu perjanjian lisensi dengan Perusahaan X, maka dengan sendirinya butir perjanjian yang menghilangkan hak moral pencipta atau mengambil alih seluruh hak pencipta dan ciptaannya, telah batal demi hukum.

Misalnya perjanjian lisensi telah menciptakan norma bahwa karya ciptaan si A yang berhubungan dengan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan telah diberikan sepenuhnya kepada Perusahaan X dan tidak akan memberikan kepada pihak lain selama waktunya, maka perjanjian lisensi ini akan melanggar ketentuan pasal 86 Ayat (2) bahwa pelaksanaan penerjemahan / penggandaan wajib dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan si A dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.;

Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan perundang-undangan disini maksudnya bahwa perjanjian lisensi pun tidak boleh melanggara produk peraturan perundangan selain UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.