fbpx

Hubungan Hukum dan Ekonomi ditengah Pandemi Covid19

Share

Hukum dan Ekonomi  – Tujuan pendirian negara adalah untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya melalui tercapainya kesejahteraan umum. Nota pendirian tersebut dituangkan sebagai mukadimah hukum tertinggi Konstitusi UUD 1945 yang menjadi ruh dari setiap hukum nasional.

Salah satu cara untuk mewujudkan ide kesejahteraan umum tersebut adalah melalui penataan kegiatan perekonomian nasional. Namun harus diingat apabila kegiatan ekonomi yang memiliki karakter bergerak sesuai arah dimana ada keuntungan (Profit Oriented) bisa jadi adalah penghalang tercapainya kesejahteraan umum.

Hubungan Hukum dan Ekonomi apabila ditelisik dari kegiatan ekonomi yang bergerak dalam sistem sosial. Maka terlihat hubungan hukum dan ekonomi adalah timbal balik, tidak satu arah, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya menurut Caoter dan Ulen yang dikutip oleh Fajar Sugianto mempunyai persamaan dan keterkaitan dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku.

Sedangkan apabila ditelisik dari kegiatan hukum yang hidup dalam sistem norma pengaturan. Maka akan terlihat transaction cost yang bergerak dalam kegiatan ekonomi juga memuat tujuan pencapaian kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita hukum.

Hubungan inter disiplin ilmu ekonomi dan hukum ini dapat terlihat jelas dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat ketika terjadinya Pandemi Covid19. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virues Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI

Perekonomian ditengah Pandemi Covid19 digambarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan istilah kematian aktifitas ekonomi. Terjadi panic buying, kredit macet dan Pemutusan Hubungan Kerja. Apabila tidak dilakukan perubahan UU maka dukungan norma hukum akan berjalan timpang karena tidak sesuai dengan realita kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.

Perubahan kemampuan berprestasi para debitur menjadi menurun, membutuhkan pengertian kreditur tentang prinsip justify to failure (Force Majeure) dalam hukum kontrak. Jika tidak, akan terjadi aksi eksekusi objek jaminan fiducia dan sejumlah driver online kehilangan alat produksi. Sistem perilaku sosial secara alami membentuk hukum perlindungan debitur dari aktifitas kontrak pembiayaan kendaraan.

Dengan demikian, hubungan hukum dan ekonomi akan selalu berjalan seiring dengan situasi kondisi zaman. Terutama Negara Indonesia, sebagai negara konstitusi telah meletakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Artinya, kegiatan ekonomi yang bergerak dalam sistem sosial akan diarahkan untuk berjalan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tersebut. Begitupun produk hukum nasional perlu menjamin kegiatan perekonomian nasional berjalan dengan menjunjung nilai keadilan, pembangunan yang berkelanjutan, jaminan lingkungan hidup yang baik, meningkatkan kemandirian dan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

1 Response

  1. Dennishob says:

    levitra pills: viagra pills online order erectile dysfunction pills online

Leave a Reply

Your email address will not be published.