fbpx

KAJIAN PUTUSAN PIDANA CYBER CRIME

Share

Kemajuan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah menciptakan ruang publik baru tanpa batas bagi interaksi sosial masyarakat yang sering disebut dengan dunia maya. Dengan berbasis komputer dan transmisi elektronik setiap pengguna dapat melakukan perbuatan hukum dengan begitu cepat. Seiring dengan manfaat terbaik dari kemajuan itu mampu membawa gerak cepat pertumbuhan ekonomi ternyata juga memabawa kecepatan berkembangnya kejahatan yang di Indonesia telah diatur dengan UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diubah sebagian pasalnya dengan UU No 19 Tahun 2016.

Seperti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal Putusan No 32/Pid.Sus/2019.PN.MDL yang dipimpin oleh Deni Riswanto SH, M.H. dan Hakim Anggota Galih Priyo Purnomo SH dan Ahmad Sahal Pakpahan, SH sebagai Hakim anggota kemudian mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution pria usia 48 tahun beragama Islam ber-pekerjaan sebagai LSM dan pengurus partai PDIP Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut dakwaan JPU , terdakwa Ahmad Yasin pada tanggal 8 Mei 2017, 11 Mei 2017 dan 15 Juni 2017 mendistribusikan sebuah tulisan di Facebook miliknya sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik itu yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Jo UU No.19 Tahun 2016.

            “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

JPU Mendakwa Ahmad Yasin dengan Pasal 45 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 yakni bahwa:

            “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Jo. Pasal 316 KUHP.

            Pasal 316 KUHP bahwa Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal dari BAB XVI tentang Penghinaan ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah.

Bersumber dari Putusan No 32/Pid.Sus/2019.PN.MDL, perkara ini dapat sampai di persidangan karena Kepolisian RI berhasil melengkapi minimal 2 alat bukti sebagai syarat pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat- Alat bukti itu antara lain :

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi

  1. Keterangan saksi korban Drs H Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Madina yang merasa harkat dan martabat saksi direndahkan serta kepercayaan dan popularitas aksi berkurang di mata setiap orang yang dapat membaca postingan terdakwa ;
  2. Keterangan saki Ika Desika Nasution yang merupakan Istri dari Bupati sehingga tidak diangkat sumpah, yang menerangkan bahwa dirinya yang pertama kali melihat postingan terdakwa dan memberitahukan kepada suaminya;
  3. Keterangan saksi Zulham Zainuddin Fahmi yang menerangkan bahwa ia mendapat telepon dari Saksi Dahlan Hasan dan ditugaskan untuk mencari tahu tentang postingan terdakwa dan menyalin isi postingan terdakwa;
  4. Keterangan saksi Muhammad Wildan Nasution bahwa ia mendapat telepon dari Saksi Dahlan Hasan dan ditugaskan untuk mencari tahu tentang postingan terdakwa dan menyalin isi postingan terdakwa;

Pasal 187 Ayat (c) mengenai surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

  1. Saksi Ahli Agus Bambang Hermanto bekerja di kantor balai bahasa Sumatera Utara dengan jabatan penyuluh bahasa atau staf teknis dan pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang bahasa dalam perkara tindak pidana yang diproses di pengadilan;

Saksi Ahli Agus Bambang Hermanto memberikan keterangan karena keahliannya untuk menjelaskan isi kalimat yang dituliskan oleh terdakwa.

PADA TANGGAL 08 MEI 2017

UNSUR TULISAN I

“Kalau Raja Batu bukan aset pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus beko yang bekerja di sini pribadi bupati atau milik Pemda Medina?”

Menurut ahli jika disusun kedalam bahasa Indonesia yang baik menjadi :

      “Kalau Raja Batu bukan aset pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Apakah beko atau ekskavator yang dipakai untuk mengerjakan proyek ini milik bupati Kabupaten Mandailing Natal secara pribadi?     

      UNSUR TULISAN II

      “Yang bekerja di Sini pegawai negeri sipil daerah kabupaten Madina atau pegawai pribadi Dahlan padahal mereka Setahu saya digaji uang negara kuat dugaan kita dana pembangunan siri-siri dan raja batu apung ini gratifikasi”

Jika kalimat disusun kedalam Bahasa Indonesia yang baik, menjadi :

      “Apakah orang-orang yang bekerja disini pegawai negeri sipil (PNS) daerah kabupaten Mandailing natal atau pegawai pribadi Dahlan padahal yang saya ketahui mereka adalah pegawai negeri sipil yang menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia”

      UNSUR TULISAN III

      “kuat dugaan kita dana pembangunan siri-siri dan raja batu apung ini gratifikasi”

Jika kalimat disusun kedalam Bahasa Indonesia yang baik, menjadi :

      “kami menduga bahwa dana untuk pembangunan siri-siri raja batu apung adalah   gratifikasi”

PADA TANGGAL 11 MEI 2017

UNSUR TULISAN IV

      “ini wisata alam Aek Sijorni dan yang ini ma wisata Taman haram Raja batu akik”

Jika kalimat disusun kedalam Bahasa Indonesia yang baik, menjadi :

      “Yang ini Wisata Alam Aek Sirjoni sedangkan yang satu lagi adalah Wisata Taman Haram Raja Batu Akik”

      PADA TANGGAL 15 JUNI 2017

      UNSUR TULISAN V

      “memakai moto Negeri beradat taat beribadat seharusnya pemimpinnya jangan sesat, istrinya jangan bejat “

Jika kalimat disusun kedalam Bahasa Indonesia yang baik, menjdi :

      “Bila memakai moto Negeri Beradat Taat Beribadat seharusnya pemimpinnya jangan berlaku sesat dan istrinya jangan bejat”

      Menurut Saksi Ahli yang mengandung unsur penghinaan adalah mengatakan kepada seorang pemimpin bahwa ia adalah sesat dan istrinya adalah bejat, arah tujuannya jelas ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang sedang dijabat oleh Saksi Korban.

  • Saksi Ahli Romi Fadillah Rahmat, yang bekerja di Program Studi Teknik Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi USU dengan jabatan kepala Prodi S1 Teknologi Informasi.

      Saksi menerangkan dengan keahlianya bahwa bukti berupa foto yang diperlihatkan kepadanya adalah informasi elektronik berupa gambar yang terdapat didalam aplikasi Facebook dan atau dokumen elektronik karena telah berbentuk data informasi tulisan dan gambar yang diletakkan dalam sebuah file yang dapat digunakan oleh facebook sebagai aplikasi sosial media.

Pada tataran operasional Kesaksian Ahli Romi menerangkan bahwa berkas foto screenshoot isi postingan terdakwa di facebook bukan foto biasa, tetapi merupakan informasi elektronik, sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi ahli dengan alat bukti petunjuk berupa foto screenshoot menunjukan perkara ini adalah terkait pidana UU ITE.

Kemudian Saksi Ahli Romi pun mengupas makna unsur kata “dengan sengaja” yang artinya terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE. Kemudian mengenai mentransmisikan adalah terdakwa mengirim signal baik berupa digital maupun analog yang berisikan data informasi dokumen elektronik dari suatu alat device sehingga bisa diakses oleh device orang lain.

Unsur mendistribusikan menurut Saksi Ahli Romi adalah menyebarluaskan informasi elektronik sehingga dapat diakses apa yang menjadi maksudnya dengan cara memberikan tautan link tertentu atau meletakkan dokumen elektronik pada platform aplikasi seperti Facebook.

Sedangkan muatan penghinaan atau pencemaran nama didalilkan oleh Saksi Ahli Romili dengan pengertian yang pernah dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor : 50/PPU-VI/2008 dan Putusan MK No: 27/PUU-XXVII/2009 yang pada intinya mengatakan makna dari penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui umum mengacu pada pengertian Pasal 310 dan 311 dalam KUHP

Oleh karena terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge maka yang menjadi pertimbangan Hakim tentang pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 KUHP berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto dan Saksi Ahli Teknologi Informasi Romi Fadilah Rahmat.

PERTIMBANGAN HAKIM

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang disini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, sementara terdakwa tidak membantah bahwa dirinya bukanlah orang yang di dakwa JPU tersebut.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa Hak adalah sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang UU ITE kemudian unsur tanpa hak mempunyai makna tidak berhak atau tidak berdasarkan hukum baik yang diamanatkan peraturan perundangan, perjanjian maupun dasar lain yang sah. Termasuk sekalipun memiliki wewenang maka tidak semestinya diadakan atau kewenangan yang melampaui batas.

Unsur yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik, mentransmisikan adalah mengirim signal baik digital maupun analog,  membuat dapat diakses memiliki arti bahwa membuat informasi dapat dilihat orang dengan cara memberikan tautan link tertentu atau meletakkan Dokumen Elektronik dalam bentuk data,  informasi, gambar, video nama animasi yang diletakkan dalam sebuah file sehingga dapat dijalankan oleh aplikasi.

Sedangkan untuk unsur yang memiliki muatan penghinaan dipertimbangkan oleh Hakim berdasarkan keterangan saksi Ahli Bahasa

Kemudian Hakim mempertimbangakn fakta-fakta persidangan misalnya :

  1. Melihat barang bukti telah menunjukkan adanya tindak pidana penghinaan pencemaran yang dilakukan terdakwa terhadap Bupati Mandailing ;
  2. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban yakni seorang Bupati merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan;
  3. Hakim tidak menemukan hal yang yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf ;
  4. Yang memberatkan, Terdakwa pernah dihukum ;
  5. Yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
  6. Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban

Maka Hakim mengadili dan memutuskan :

  1. Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada seorang pejabat negara sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menetapkan Barang Bukti hasil 3 lembar cetakan postingan Facebook terdakwa dan 1 buah flashdisk dimusnahkan
  3. Mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 10 bulan
  4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000

CATATAN :

Setelah menelaah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Putusan No 32/Pid.Sus/2019. PN.MDL maka beberapa hal yang menjadi catatan adalah :

  1. Terdakwa tidak mempersiapkan saksi-saksi yang meringakan Ad-Charge misalnya menghadirkan saksi ahli bahasa yang memberikan pendapat mengenai kalimat “memakai moto Negeri beradat taat beribadat seharusnya pemimpinnya jangan sesat istrinya jangan bejat “ tidak dapat diartikan bahwa yang dimaksud terdakwa tentang pemimpin yang sesat dan istrinya bejat dipastikan adalah Bupati/pribadinya yang bernama Drs H Dahlan Hasan Nasution;
  2. Sepertinya terdakwa tidak didampingi oleh Advocat, sehingga tidak diketahui bagaimana narasi pembelaan yang disampaikan oleh advokat terhadap pernyataan dan pendapat dari para Saksi Ahli dalam perkara ini.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...