fbpx

Kasus Posisi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pendahuluan

Putusan bebas murni kepada terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman (JWU) melalui pengadilan HAM ad hoc PN Makassar dengan nomor putusan 01/PID.HAM/ abepura/2004/PN.Mks telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung bukan bersifat pembebasan yang murni sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP permohonan kasasi JPU dapat diterima untuk diperiksa diadili dan kemudian diputuskan dengan putusan Mahkamah Agung No. 011.K/Pid.HAM.Adhoc/2006.

Putusan Pengadilan HAM oleh Mahkamah Agung No. 011.K/Pid.HAM.Adhoc/2006

Kasus ini ini terjadi sekitar bulan Desember tahun 2000, seorang superintendent berpangkat brigjenpol yang merupakan Komandan satuan Brimob Polda Irian Jaya Papua di Jayapura berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.Skep-1343/XI/2000 didakwa telah melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga sebelumnya sebagai pelaku penyerangan mapolsek abepura. Terdakwa diduga tidak melakukan pengendalian yang efektif terhadap beberapa bawahannya antara lain HF, ZH, SS dan JFK yang ditugaskan untuk menjalankan operasi pengejaran tersebut.

Oleh JPU perbuatan terdakwa diancam dengan pidana pada pasal 42 ayat 2 huruf a dan b Jis , pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bunyinya :

Pasal 42 UU 26 tahun 2000

Ayat (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

  1. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  2. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 7 point (b) UU 26 tahun 2000

(b) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 point (a) UU 26 tahun 2000

            Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah     salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau   sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan;

Pasal 37 UU 26 tahun 2000

            Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Akan tetapi pengadilan HAM Pengadilan Negeri Makasar memutuskan :

  • Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan kemanusiaan;
  • Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan;
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harta serta martabatnya;
  • Menyatakan alat bukti berupa surat yang diserahkan oleh penuntut umum supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara karena akan dijadikan sebagai bukti pada perkara lain;
  • Menyatakan barang bukti berupa Parang kampak tombak bambu busur panah serta anak panah yang diserahkan di persidangan oleh penasehat hukum terdakwa supaya dititipkan di pengadilan HAM Makassar untuk digunakan dalam perkara yang lain;
  • Menolak permohonan ganti kerugian berupa kompensasi dan restitusi dari para pemohon biaya yang timbul dalam perkara kepada negara.

Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan :

  • Tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut;
  • Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...