fbpx

Kepala Daerah Tidak Berhak Melarang Orang Beribadah Menurut Keyakinannya

Share

Mendekati wilayah melarang orang beribadah – Kali ini, dibilik rumahku ingin menyatakan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Kapolri hingga Kapolsek dalam menjalankan kepentingan ketertiban umum Pandemic Corona telah mendekati wilayah kepentingan setiap orang untuk memiliki keyakinan dan beribadah.

Mari samakan pemikiran, bahwa Indonesia bukan seperti Iran, Rusia, China bahkan daratan Inggris yang cenderung homogen dan sistem kekuasaanya masih didominasi kerajaan dan bangsawan. Kita Indonesia beragam adat, suku, agama, bahkan kebiasaan yang bukan sekedar ide tetapi hidup dalam bathinnya, dan kita telah sepakat kepentingan untuk memiliki keyakinan itu dilindungi sebagai Hak Konstitusi.

Quid leges sine moribus – Apa Artinya Hukum Tanpa Moralitas

Saat ini lebih banyak orang/umat memilih tidak menjalankan ibadah diluar rumah seperti ke masjid, gereja, klenteng, perayaan paskah, perayaan ceng beng, dll. Dukungan terbaik dari pemerintah adalah memfasilitasi pemuka agama dan kepercayaan agar dapat menjangkau jemaatnya dimanapun ia berada.

Negara harus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada pemuka agama untuk menjelaskan himbauan atau melarang orang beribadah dari perspektif pengalaman iman kepercayaan para nabi dan orang suci dalam keyakinannya.

Inilah moral view yang akan menjadikan Himbauan Pemerintah sebagai hukum yang hidup dalam Rakyat Indonesia yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa saat menghadapi Penularan COVID19.

Kepala Daerah harus dapat melihat batas kewenangannya, siapakah saudara lantas sanggup melarang orang beribadah misalnya berkehendak merayakan cengbeng, merayakan paskah, atau ibadah sholat jumat. Sebab itu adalah keyakinan antara orang dengan penciptanya. yang dilindungi oleh Kostitusi dan UU Hak Asasi Manusia. Tugas pemuka agama dan kepercayaanlah yang harus mengatakannya dengan dalil moral yang kuat.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara kitapun , wilayah keagamaan adalah domain Pemerintah Pusat bukan urusan Pemerintahan Daerah. Praktisnya dapat kita lihat dari bahwa didaerah selalu ada Kantor Kementerian Agama, mana pernah ada Dinas Urusan Agama di jajaran Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten dan Kotamadya.

Gubernur tidak bisa melarang orang beribadah merayakan cengbeng, tetapi Ia berwenang mengatur acara itu sesuai dengan protokol penanganan COVID19

Saya yakin lebih banyak warga kini memilih menunda menjalankan ibadah di Masjid, membatalkan rencana perayaan cengbeng dengan pergi ziarah ke makam leluhur apalgi kemudian mengadakan perayaan dalam bentuk keramaian. Begitupun umat kristiani menjelang perayaan paskah yang selalu memadati gereja dan acara doa bersama dengan keluarga. Atau sebentar lagi memasuki Ibadah Puasa dan Terawih bagi umat Muslim.

Bukankah, itu lebih menjadi persoalan bangsa ini yang katanya memiliki falsafah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara sebaiknya merisaukan keadaan itu, dimana warga meninggalkan Iman Keyakinan-nya. Kini ramai dimedsos orang tanpa hak mengkritisi pemuka agama yang tidak mau menutup pintu rumah ibadahnya. Bukankah, kita tidak mengharapkan itu terjadi dan dibenarkan.

Oleh sebab itu menurut saya ketimbang Melarang Orang Beribadah Menurut Keyakinannya. Sebaiknya, Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung justru menjamin keyakinan setiap orang dengan cara :

1. Memfasilitasi forum dialog lintas pemuka agama untuk menyusun narasi panduan hidup bersama (social solidarity) yang bisa disebarluaskan kepada seluruh jemaat. Teks ini berisikan ayat dari masing-masing agama yang akan didistribusikan secara utuh kepada seluruh jemaat agar kerukunan itu benar-benar terwujud.

2. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang wabah COVID19 yang utuh kepada para pemuka agama sekaligus menjelaskan protokol penanganan COVID19 yang akan diadakan oleh Pemerintah Daerah;

3. Mengadakan workshop (online) penyusunan rencana agenda kegiatan kerohanian dalam waktu yang ditentukan (Misal : 6 bulan kedepan) bekerjasama dengan Kanwil Kemenag dan Satgas COVID19 Propinsi Bangka Belitung ;

4. Memberikan dukungan teknis peminjaman peralatan multimedia bagi rumah ibadah untuk melakukan kegiatan ibadah streaming maupun penyediaan konten siaran rohani pemuka agama (secara online) – ;

5. Mengadakan Kesepakatan (MOU) antara Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masing-masing pemimpin jemaat agama dan keyakinan mengenai protokol penanganan COVID19 dalam pelaksanaan kegiatan rohani yang melibatkan orang banyak.

Lainnya, jika masih ada lagi usulan.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

2 Responses

  1. 0mniartist says:

    Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested
    to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and
    she has 83 views. I know this is completely off topic but I had
    to share it with someone! 0mniartist asmr

Leave a Reply

Your email address will not be published.