fbpx

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu karakter agama Islam adalah memuat hukum ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-quran, Al-Hadits serta Ijtihad misalnya tentang larangan riba dalam bentuk apapun. Namun dalam perjalanannya kegiatan usaha perekonomian berbasis ajaran agama tersebut apabila mengalami perselisihan pendekatan hukum yang dipergunakan masih dilakukan melalui pengadilan negeri.

Tentu hal ini menimbulkan perasaan ketidakadilan, sebab yang menjadi pedoman kegiatan ekonomi syariah bersumber dari sejumlah fatwa MUI yang terkait dengan :

  • kegiatan jual beli salam,
  • Ba’i Al-Istishna,
  • Fatwa MUI tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah,  
  • Konversi Akad Murabahah,
  • Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar,
  • Fatwa MUI Tentang Ijarah,
  • Hawalah,
  • Termasuk Obligasi Syariah

Dimana semuanya bersumber dari Jumhur Ulama, Al-Quran, Al-Hadits, Ijma dan Qiyas.

Sifat khusus dalam kegiatan ekonomi syariah tersebut apabila mengalami perselsihan tentu membutuhkan metode penyelesaian perselisihan melalui lembaga pengadilan khusus pula. Dimana Pengadilan khusus tersebut tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai kitab hukum perjanjian dan perikatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pengadilan Khusus yang seharusnya diharapkan adalah Pengadilan Agama, sayangnya berdasarkan UU nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama pada pasal 49 tidak mengatur adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara mengenai ekonomi syariah.

Download KHES Perma No 2 Tahun 2008

Oleh sebab itu pemberian kewenangan baru bagi pengadilan agama melalui UU Nomor 3 tahun 2006 dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah merupakan langkah yang tepat bagi tersediannya mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi antara dua belah pihak atau lebih yang keduanya beragama Islam dan memang sejak awal telah menyatakan tunduk pada hukum Islam yang berlakua mulai dari Al-Qur’an, Al-Hadits hingga Ijtihad.

Apalagi ternyata Mahkamah Agung telah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 yang berisikan 796 Pasal, sehingga persidangan mengenai prinsip ekonomi syariah dapat berjalan dengan cepat, efisien, dan terjangkau. Tidak hanya pada ranah pengadilan, dengan adanya kewenangan baru pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah telah memberikan dampak bagi perkembangan Usaha Syariah dan Perbankan Syariah yang menunjang pembangunan ekonomi nasional. Tumbuhnya minat masyarakat muslim untuk menggali potensi yang dimilikinya melalui sistem ekonomi berbasis Islam (Syariah) misalnya keminatan untuk mengakses permodalan, melakukan akad perjanjian usaha dan kerjasama.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...