fbpx

Konsep Division of Power dan Separation of Power

KORELASI KONSEPSI DIVISION OF POWER DAN SEPARATION OF POWER NEGARA DALAM HAL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Sebelum Amandemen UUD1945, MPR adalah lembaga negara tertinggi. Berpusat dari MPR kemudian diadakan pembagian kekuasaan yang menjalankan fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Namun setelah diadakan Amandemen UUD1945, dengan paradigma Negara Konstitusi maka yang melahirkan kekuasaan kepada Lembaga Esksekutif, Yudikatif dan Legislatif adalah Konstitusi yakni UUD1945.

Konsep Pembagian Kekuasaan (Division of Power) menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, oleh karena anggota MPR adalah pun Anggota DPR maka keberadaan lembaga legislatif menjadi sangat kuat yang dikenal dengan zaman indonesia dengan sistem legislatif heavy. Dalam tataran praktis lembaga eksekutif menjadi pembuat peraturan yang harus tunduk pada MPR demikian pula lembaga yudikatif menjadi pengawal penegakan hukum atas peraturan yang diadakan Eksekutif.

Oleh sebab itu dizaman Legilatif Heavy tidak perkenankan pengujian peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR / PRESIDEN dilakukan oleh Mahkamah Agung, dikarenakan seluruh peraturan yang diadakan Pemerintah/DPR secara formil telah didasari oleh kehendak rakyat yang diterjemahkan oleh kemauan MPR, justru Mahkamah Agung memperoleh bagian kewenangan sebagai penegak hukum terhadap terlaksananya peraturan tersebut.

Setelah Amandemen UUD1945, kekuasaan lembaga tinggi negara baik Presiden, Legislatif dan Yudikatir dilahirkan dari UUD1945 bukan lagi dari kewenangan MPR. Konstitusi secara tegas telah memisahkan kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif, ketiga lembaga negara ini akan bekerja dengan Check and Balance. Lembaga Yudikatif dapat melakukan pengujian UU dan Peraturan dibawahnya dikarenakan para hakim berdiri untuk menegakan keadilan dan mengawal konstitusi.

Pada saat pengujian apakah peraturan perundangan yang diadakan pemerintah dan legislatif bertentangan UUD1945 adalah lapangan kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian terhadap norma UU dengan peraturan perundangan dibawahnya menjadi domain tugas dan Mahkamah Konstitusi. Dengan pemisahan kekuasaan (separation Power) telah terbuka ruang bagi masyarakat/pemohon untuk menguji peraturan perundangan yang dibuat oleh Pemerintah/DPR melalui lembaga yang lebih netral dan berisikan orang orang pandai hukum yakni Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi .

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...