Larang Valentines di Bangka Tengah, Disdik Langgar Kemerdekaan Belajar

Aktivis HAM Bangka belitung Firman Saputra sebut larangan perayaan valentines oleh Dinas Pendidikan diseluruh SD SMP Kabupaten Bangka Tengah sebagai produk kebijakan yang mereduksi prinsip Hak Asasi Manusia yang telah di ratifikasi sebagai hukum positif di negara hukum Indonesia.

Ia menyebutkan konsepsi tanggungjawab negara terhadap perlindungan HAM bisa bersifat negatif atau positif. Katanya, negara dalam hal ini dinas pendidikan sebaiknya memilih diam jika menyangkut wilayah kepentingan warga pelajar untuk melakukan kegiatan atas kesamaan sikap, kebiasaan bahkan keyakinan. Tetapi bersifat aktif dengan mengatur jika sudah menyangkut pemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan hidup, terorisme juga radikalisasi.

Valentines menurut Firman Saputra yang juga kepala divisi pendidikan dan kebudayaan organisasi bantuan hukum PDKP Babel sudah menjadi kebiasaan remaja di bangka belitung dan sekolah kristen pun hampir tidak pernah mengadakan perayaan valentines secara resmi didalam sekolah.

Bagaimana sanksi yang akan diberlakukan, siapa hakimnya, apa norma hukum yang akan dipakai menghukum pelaku pelanggaran. Bagaimana jika pelajar itu hanya ingin memanfaatkan momentum valentines untuk menyatakan rasa sukanya pada seseorang, atau sekedar mengirimkan bunga bertuliskan “happy valentines” apakah itupun dilarang oleh kepala dinas.

Demikian menurut Firman Saputra sejumlah hukum formal yang harus mampu dipastikan kepala dinas dalam menegakan surat larangan perayaan valentines nantinya dengan menerbitkan adanya sanksi.

Firman Saputra mengaku akan lebih rutin menggelar dialog kemanusiaan dan pendidikan HAM dengan kepala dinas pendidikan di bangka belitung. Apalagi kedepan bangka belitung akan menjadi destinasi pariwisata bali baru. Kawasan Ekonomi Pariwisata adalah pasar pertemuan orang dari berbagai budaya, keyakinan, agama lintas negara dan bangsa.