fbpx

Lima Asas Hukum Waris Adat di Indonesia

Share

Pengertian umum tentang Hukum Waris adat adalah mengenai peralihan, meneruskan, pengoperan, penyerahan, perpindahan suatu harta kekayaan atau sesua benda berharga beruwujud atu tidak berwujug dari seseorang karena adanya sejarah hubungan keterikatan atau dari generasi kepada generasi selanjutnya.

Secara khusus Hilman Hadikusuma mengatakan Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas –asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Untuk menemukan bagaimana hukum asas-asa hukum waris adat, maka dapat dilihati dari pedoman hidup masyarakat Indonesia yakni Pancasila. Hukum Waris Adat memiliki pada prinsipnya berasaskan pada :

Asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan Pengendalian Diri
Karena Rakyat Indonesia percaya bahwa Rezeki, Harta dan kekayaan serta bakat keterampilan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa maka sepanjang masa benda berwujud dan tidak berwujud itu diteruskan atau dialihkan kepada generasi ke genarasi agar rakyat Indonesia tetap ber-Iman dan Takwa dalam memelihara dan memanfaatkan warisan itu.

Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak
Praktiknya, pelaksanaan hukum waris menekankan pembagian atau cara penentuan warisan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keperluannya, tidak selalu pembagian warisan harus dibagi rata begitupun ketika keputusan tidak membagikan apapun karena kebutuhan untuk memelihara kebersamaan sepanjang masa.

Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
Alasan dibalik pewarisan adalah kehendak yang mengikuti setiap pewaris dari dulu hingga sekarang agar adanya persatuan dan kerukunan diantara keluarga besar. Asas kekeluargaan mendorong setiap pewaris dan waris untuk selalu menjaga kerukunan, sehingga tidak heran hukum waris adat selalu dekat konflik perpecahan karena meninggalkan asas kerukunan dalam menjalankan hukum waris adat.

Asas Musyawarah dan Mufakat
Musyawarah dalam hukum waris adat adalah perangkat pelaksanaan suatu kegiatan pewaris, sementara Pancasila mengatakan musyawarah untuk mufakat sebagai asas atau pandangan Hidup Rakyat Indonesia. Sehingga penjelasan tentang hukum waris adat yang Pancasilais adalah ketika musyawarah untuk mufakat itu mengandung nilai penghormatan dan ketaatan terhadap segala hasil yang telah mufakat.

Asas Keadilan dan Parimirma
Rasa keadilan selalu dicita-citakan ketika Hukum Waris Adat akan diberlakukan, ketika ada maksud memanfaatkan Hukum Waris Adat sebagai suatu rencana menguasai secara rakus dan tamak, maka biasanya perasaan itu akan dikatakan dengan Ketidakadilan.

Asas Keadilan dalam Hukum Waris Adat sangat erat dengan pertalian keluarga yang harus hidup dalam hubungan yang cinta kasih yang welas kasih. Asas Parimirma ini akan menghasilkan rasa keadilan bagi anggota besar yang mengikat diri pada Hukum Waris Adat dari generasi ke Generasi.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...