fbpx

Mengupas Permasalahan BUMN Garuda Indonesia

Share

Berdasarkan sumber berita permasalahan Garuda Indonesia Airways adalah terkait dengan kedudukan direksi PT Garuda Indonesia sebagai perseroan terbatas yang diawasi oleh Komisaris perusahaan dan Garuda Indonesia sebagai pimpinan BUMN yang terikat dengan pengawasan oleh Menteri Keuangan RI selaku pengelola kekayaan negara dan OJK dikarenakan PT Garuda Indonesia telah mencatat sahamnya di Bursa Efek dengan kode GIAA.

Pada saat direksi mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang berpotensi merugikan perusahaan maka pemegang saham berhak untuk melakukan pemeriksaan pembukuan perusahaan. Dalam hal ini para pemegang saham adalah Chairul Tanjung sebagai direktur Trans Airways dengan saham senilai 25,80% , Kementerian BUMN senilai 60,54% dan Saham Publik 13,56%.

Fasilitas yang diberikan direksi Garuda kepada PT Mahata Aero Teknologi untuk menyediakan layanan konektivitas dalam penerbangan dan manajemen konten hiburan dalam pesawat merupakan langkah inovasi yang kreatif dalam meningkatkan pelayanan kepuasan kepada konsumen garuda, akan tetapi yang menjadi permasalahan adanya temuan yang menunjukan direksi tidak mempertimbangkan potensi penerimaan negara yang seharusnya diikat melalui perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi secara seimbang misalnya :

  • Mencantumkan tengat waktu pembayaran yang jelas
  • Tidak ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali, seperti bank garansi atau instrumen keuangan yang setara dari pihak Mahata kepada perusahaan;

Jika dicermati, singkatnya swasta yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia ini sepertinya mendapatkan perlakuan khusus untuk melakukan aktifitas bisnis didalam kegiatan usaha Garuda Indonesia, namun Negara yang seharusnya berhak mendapatkan kentungan dari bisnis yang digerakan Mahata didalam lingkup konsumen garuda tersebut tidak ditindak secara tegas oleh Direksi Garuda Indonesia.

Restrukturisasi internal (manajemen) adalah salah satu cara yang dapat diterapkan oleh Kementerian BUMN, pemecatan direksi yang tidak mampu meningkatkan nilai usaha perusahaan negara sehingga mampu memberikan peningkatan kontribusi pemasukan negara adalah salah satu yang wajar dan seharusnya dapat diterima. Seleksi calon direksi diperketat selain menilai latar belakang keilmuan dan pengalaman kepemimpinan juga diadakan tracking terhadap rekam jejak hubungan kepentingannya dengan perusahaan yang kemungkinan akan berafiliasi dengan kegiatan Perusahaan BUMN.

Demikian pula dalam menentukan kemitraan dengan swasta yang akan mengelola suatu konsesi dari BUMN haruslah melalui proses tender yang jelas dan fair. Hal yang paling penting adalah pemegang saham yakni komisaris haruslah orang yang berpengalaman dalam menjalankan perusahaan dan sepadan untuk mengikuti rapat – rapat dengan direksi termasuk dalam melakukan seleksi direksi.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...