fbpx

Pasal 246 KUHD tentang Asuransi

Share

Pasal 246 KUHD : Dalam kegiatan perniagaan tidak terlepas dari keadaan memaksa yang dapat tidak terpenuhinya prestasi. Misalnya spare part mobil yang diperjanjikan para pihak, rusak dalam perjalanan atau hilang . Untuk menghadapi permasalahan ini dapat diatasi dengan hukum asuransi yang pada intinya mengenai perjanjian peralihan resiko.

Hukum asuransi diberlakukan kepada objek sparepart mobil tersebut. Terdapat pihak penanggung yang mengambil alih resiko tertanggung, sebagai suatu kontraprestasi. Oleh karena itu tertanggu biasanya memiliki kewajiban membayar premi kepada penanggung.

LIKE AND SUBSCRIBE

Dasar hukum kegiatan asuransi selain diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 juga ditertibkan pada pasal 246 KUHD BAB IX tentang ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA

Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. (KUHPerd. 1774; KUHD 60, 249, 252, 269, 286, 593.)

Hukum asuransi ini sifatnya untung-untungan, sebab yang menjadi prestasi disini sebenarnya adalah mengenai melindungi kepentingan dari resiko. Sesuai BAB XV tentang PERSETUJUAN UNTUNG-UNTUNGAN Pasal 1774 KUHPErdata, maka apabila sparepart atau mesin tersebut rusak maka bagaimana pertanggungan resiko dijelaskan dapat diaturkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 1774 KUHPErdata : Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: Persetujuan pertanggungan; Bunga cagak hidup; Perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dengan demikian, jika resiko kerusakan sparepart itu dapat diperbaiki atau diganti dengan sparepart yang tidak harus berasal dari luar negeri dapat diatur dengan perjanjian. Prinsip penyebaran resiko ini misalnya Koasuransi : sebagian dari resiko yang akan ditutup akan dipikul sendiri sedangkan sisanya oleh perusahaan asuransi lainnya.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.