fbpx

Pelatihan Online dalam Prakerja Tidak Efektif, dalam situasi terdampak Covid-19 di Tahun 2020

Jakarta, 15 April 2020 – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia melalui kajian ekonomi mencermati terkait Stimulus Pemerintah sebesar Rp 405,1 T guna penanganan dampak covid-19 baik secara ekonomi maupun sosial yang di moderatori oleh Ahmad Tarmizi, Sekretaris DPW ISRI Bangka Belitung.

Koencoro Adi, Wabendum DPN ISRI mengatakan stimulus yg digelontarkan berguna dalam mengamankan ekonomi dalam mengahadapi situasi covid-19 saat ini. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor informal yang mencapai 70% dari ekonomi Indonesia, stimulus untuk UMKM seperti kebijakan tax, ikut mengerjakan proyek pemerintah untuk efektifitas penyerapan anggaran.
Koencoro Adi mengatakan terkait cadangan pangan hingga 3 bukan setelah Idul fitri cukup aman, terjadi kenaikan harga kemarin hanya panik buying dan tidak mungkin adanya operasi pasar yang melibatkan banyak orang saat ini.

Koencoro Adi mendorong 3 (tiga) kebijakan stimulus antara lain sistem terintergrasi pemerintah dan segenap pengusaha agar roda ekonomi berputar, kemudahan sektor pajak terutama untuk UMKM, restrukturisasi pinjaman untuk pelaku usaha.

Ketua Bidang Ekonomi DPN ISRI, Robby Alexander Sirait, mengatakan di tengah ketidakpastian global akibat covid-19 saat ini, investor akan lebih memilih untuk memindahkan dananya dari pasar keuangan ke instrumen yang lebih stabil atau lebih aman. Ini menjadi problem bagi perekonomian nasional, khususnya memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Disisi lain, masifnya pembatasan pergerakan manusia dan tenaga kerja, transportasi,dan logistik di hampir semua negara yang terdampak covid-19 juga berdampak pada terganggunya supply chain dunia dan terkoreksinya permintaan dunia. Hal ini akan akan mengkoreksi tajam kinerja ekspor, sektor pariwisata, industri pengolahan hingga investasi nasional. Alhasil pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 terancam terkontraksi tajam hingga negatif, kalaupun masih positif mungkin hanya maksimal mencapai 1-1,5 persen.
Meskipun demikian, Pemerintah masih optimis pertumbuhan Indonesia 2020 masih dapat mencapai 2,3 persen. Optimisme tersebut didasarkan pada asumsi pemerintah bahwa pertumbuhan dikuartal ketiga dan ketiga dapat lebih baik dibanding kuartal kedua yang mungkin hanya mencapai 1,1 persen, yakni 1,4 persen di kuartal ketiga dan 2,4 persen di kuartak keempat. Ini kan asumsinya puncak covid-19 terjadi di akhir mei atau juni, artinya bulan juli hingga akhir tahun perekonomian sudah mulai membaik. Namun, yang perlu jadi catatan, tidak ada satupun negara yang mampu presisi memprediksi kapan pandemi ini berakhir, bahkan amerika dan eropa diprediksi pucaknya pada agustus-september. Ini jadi tekanan bagi optimisme pertumbuhan tersebut, mungkin diakhir 2020 kita hanya mampu bertumbuh 1-1,5 persen.

Robby menyambut baik dikeluarkannya Perppu 1/2020 dan Perpres 54 Tahun 2020 pada saat ekonomi kita sedang berada diambang resesi, yang mana hampir rata-rata negara terdampak covid-19 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam, bahkan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi minus 2,2 hingga 3 persen. Penerbitan Perppu dan Perpresini merupakan gerak cepat pemerintah dalam menciptakan dasar hukum atas langkah-langkah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan dan pemulihan ekonomi dampak dari panemi Covid-19 ini. Namun, tentunya bukan berarti Perppu tersebut tanpa catatan.

Robby memberikan catatan, dalam pelaksanaan perppu dan perpres ini, pemerintah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan good government governance, agar kebijakan yang hendak dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya dan mengurangi potensi fraud dalam pelaksanaannya.

Robby juga memberikan catatan terkait relokasi anggaran belanja dan pembiayaan yang diatur pada perpres, seharusnya pemerintah dapat menunda dahulu beberapa belanja dan pembiayaan antara lain dalam terkait pembiayaan kepada BUMN yang sebenarnya kinerjanya buruk, dana abadi penelitian sekitar 5 triliun, dana kebudayaan sekitar 1 triliun dan lainnya. Disituasi normal, kita memang membutuhkan itu, namun di kondisi tidak normal saat ini, sebaiknya pemerintah fokus pada anggaran belanja dan pembiayaan yang mampu menopang daya beli masyarakat (demand side) dan supply side, khususnya industri pengolahan dan UMKM.

Selain itu, Robby juga mengkritisi alokasi dana pelatihan pada program kartu kerja pemerintah yang masih dialokasikan untuk pelatihan online. Memang kita butuh pelatihan hard dan soft skill bagi pekerja kita. Tetapi pada kondisi saat ini, dimana jutaan pekerja terancam di PHK bahkan sudah ada yang di PHK dan industri pegolahan juga mengalami penurunan produksi yang cukup signfikan, lebih baik pelatihannya di tunda dahulu. Lebih baik dana tersebut dialokasikan kepada belanja-belanja yang sifatnya social safety net, bisa saja direalokasi ke anggaran program PHK dengan menambah jumlah penerima manfaat dan nilai manfaatnya. Ini yang mendesak yang dilakukan, karena kalaupun dipaksakan pelatihan dan mereka lulus pelatihan, apa mereka akan terserap pasar ditengah kondisi ekonomi dan produksi dunia menurun tajam, kan tidak juga. Pemerintah harus memastikan pekerja-pekerja yang di PHK dapat mempertahankan hidupnya, sekurang-kurangnya mampu memnuhi kebutuhan makannya sehari-hari.
Namun, jika di realokasi ke social safety net, pemerintah perlu cepat melakukan perbaikan basis data dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah APBN. Ini diperlukan karena program jaring pengaman sosial yang selama ini dijalankan oleh pemerintah masih dihadapkan pada persoalan serius yakni basis data kita yang masih lemah.

Terakhir, Robby juga memberikan catatan agar pemerintah juga memastikan pasokan pangan dan kebutuhan pokok terjaga. Upaya pemerintah melalu anggaran dan pembiayaan yang hendak menopang daya beli masyarakat atau demand side akan menjadi sia-sia jika pasokan atau sisi suplly side tidak terjaga dan terkendali. Jika tidak dijaga, bisa-bisa dana-dana jaring pengaman sosial itu menjadi tidak punya makna bagi masyarakat dan bahkan ancaman inflasi yang semakin menekan perekonomian nasional malah bisa menjadi pekerjaan rumah baru.

Ketua Bidang Ekonomi DPN ISRI ini dalam simpulanya mengatakan keberhasilan fiscal policy pemerintah ini sangat ditentukan oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena dampak pendemi ini tidak bisa hanya ditangani melalui APBN, namun APBD juga harus seirama dengan nasional. Kemudian, terkait alokasi anggaran dan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi atau recovery dampak covid-19, harus mengutamakan sektor UMKM karena dampaknya cukup besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dewan Pakar DPN ISRI, Dr. Prasetiyono Widjodjo Malangjoedo mengatakan Covid-19 telah melemahkan rupiah hingga diangka 17 ribu dikuartirkan jika berdampak krisis yang kompleks, Negara yg semakin cepat dalam penanggulangan covid-19 adalah negara yang akan lead pasca pandemi, langkah mengeluarkan Perppu Ia sependapat dengan Robby. Namun efektifitas penanganan covid-19 memerlukan political will bukan hanya dari pusat namun juga daerah dan percepatan penyerapan anggaran pasca covid-19, selain itu koordinasi gugus tugas pusat dan daerah dan yang paling penting adalah penerapan prinsip gotong royong, semua sektor dan semua wilayah.

Dr. Prasetiyono mengatakan pasca covid-19 mau apa harus benar-benar dipastikan prioritasnya, relokasi anggaran sekarang yang terdampak adalah manusianya, sedangkan 1998 manusianya tidak, UMKM terisolasi oleh dampak dari kurs karena UMKM tidak menggunakan dolar, sekarang bank-bank asing sudah masuk sektor mikro. Kondisi saat ini untuk mengejar pertumbuhan yang digenjot adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, karena ekspor melemah dan impor juga tidak memungkinkan.
Untuk saat ini adalah yang perlu dijaga adalah kebutuhan utama yaitu pangan dan penegakan hukum terhadap pemburu rente pangan ujarnya.

Dr. Prasetiyono juga memberikan catatan Defisit yang dibuka lebih dari 3%, pembiayaan nya dari mana, apalagi penerimaan berkurang, hal tersebut akan berimplikasi utang yg bertambah, sehingga anggaran yang dapat dihold maupun diefisiensi harus disisir secara detail agar menghindari hal tersebut dan jaminan ketersediaan pangan harus dipastikan dari petani kita atau dalam negeri bukan dari impor.

Dr. Prasetiyono memberikan 3 (tiga) simpulan antara lain yang pertama penanganan covid-19 semakin cepat semakin baik hal ini dibutuhkan political will baik pusat maupun daerah, kedua penerapan prinsip gotong royong disemua sektor dan ketiga efektifitas anggaran terutama relokasi anggaran yg tidak diperlukan saat ini.

Z

Kontributor  Langitbabel.com

You may also like...