fbpx

Penguatan Humas Pengadilan Agama

Kebutuhan masyarakat akan akses informasi serta meningkatnya aktivitas jurnalisme citizen menuntut lembaga negara perlu memiliki biro hubungan masyarakat yang akan memenuhi perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Apalagi lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung tidak lagi dapat bersembunyi dari publik seperti pada era orde baru Presiden Soeharto. Mahkamah Agung dan jejaringan pengadilan yang ada dibawahnya perlu mengadakan Biro Hubungan Masyarakat yang akan melayani kebutuhan informasi tentang kinera organisasi pengadilan, putusan perkara, bahkan perilaku Hakim , Panitera dan Pegawai.

Melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Juru Bicara /Humas Pengadilan Negeri Bantul , diperoleh informasi Tugas dan Wewenang JURUBICARA/ HUMAS sebagai berikut :

  1. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
  2. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
  3. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
  4. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
  5. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
  6. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.
  7. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
  8. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.
  9. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

Sedangkan tugas Humas pada lingkup pengadilan agama, dapat dilihat dari Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Nomor : W17-A1/37/Kp.00.3/1/2018 Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (Humas) Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018 , adalah :

  1. Menjadi penghubung antara Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dengan wartawan yang akan melakukan wawancara dan jumpa pers:
  2. Mendampingi Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas A dalam acara wawancara atau jumpa pers:
  3. Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA serta bertindak sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi
  4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A

Namun berdasarkan sumber penelusuran cepat, masih banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi belum menampilkan secara terbuka atau mudah personil humas atau juru bicara resmi. Untuk itu sudah saatnya Mahkamah Agung memastikan seluruh peradilan dibawahnya untuk segera membentuk Biro Humas dan mengalokasikan anggaran secara khusus bagi pelaksanaan tugas-tugas humas.

Termasuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan wewenang bagi Humas untuk dapat memberikan data dan informasi yang dapat diberikan atau diinisialkan maupun hanya dapat diperlihatkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya Peraturan MA ini maka peran dan fungsi humas pengadilan bukan lagi sekedar personal yang ditunjuk untuk meladeni masyarakat dan pers dengan jawaban “mohon maaf – pak ketua pengadilan sedang tidak ada di tempat” atau “data tidak dapat diberikan” justru HUMAS dapat menjadi penopang tegaknya lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...