fbpx

Perbedaan Pengaturan Tentang Hak Cipta Antara UU 19/2002 Dengan UU 28/2014

Setelah beberapa kali diadakan perubahan, pada tanggal 16 Oktober 2014 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani pengesahan UU No 28 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU Hak Cipta sebelumnya dengan nomor UU No 19 Tahun 2002. Terdapat perbedaan pengaturan tentang Hak Cipta antara UU 19/2003 dengan UU 28/2014.

Menurut saya, perbedaan pengaturan dimulai sejak pemberian ketentuan umum mengenai hak cipta, khususnya mengenai Hak Eksklusif dan pembatasan oleh peraturan perundangan.

Pengertian Hak Cipta menurut UU 19/2002

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Pengertian Hak Cipta menurut UU 28/2014

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Didalam UU 19/2002, Hak Eksklusif adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya dengan tidak mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan perundangan, berbeda dengan pengertian didalam UU 28/2014 bahwa hak eksklusif dimaknai telah timbul secara otomatis apabila ciptaan telah diwujudkan nyatakan atau terdeklarasi wujudnya tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Kemudian pengaturan yang paling significan memberikan perlindungan maksimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang telah terikat perjanjian jual putus adalah melalui Pasal 122 UU 28/2014 sebagai norma hukum yang dapat mengembalikan hak ekonomi atas Ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuatnya sebelum berlakunya UU 28/2014.

a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

Didalam penjelasan UU 28/2014 pembuat UU mengklaim pengaturan perlindungan hak cipta lebih baik dan efektif daripada UU 19/2002, dikarenakan :

  1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
  2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold Flat).
  3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
  4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung.jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
  5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
  6. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
  7. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
  8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
  9. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian dengan mengatasnamakan kepentingan negara, maka UU 28/2014 juga mengatur bagaimana cara negara yang memiliki kepentingan nasional terhadap suatu ciptaan yang semula harus didahului meminta pendapat dari dewan hak cipta kini Menteri diberi kewenangan untuk dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan karena karya cipta berhubungan dengan dunia pendidikan dan pengembangan literasi sastra bahkan kementerian dapat menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

DELIK ADUAN DALAM UU 28/2014

Pada saat suatu karya cipta telah didaftarkan pencipta/pemegang hak cipta kepada negara tentu harapannya adalah bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya laporan dari pemegang hak cipta, setiap pelaku pembajakan terhadap karya cipta tersebut harus ditindak oleh negara, sebab pencipta/pemegang hak tidak mungkin dapat memonitor diseluruh wilayah mengenai keberadaan karya ciptanya telah dibajak oleh orang lain.

Delik umum itu ternyata tidak seindah teorinya, dalam lapangan praktik penegakan hukum  perlindungan hak cipta justru menciptakan celah bagi oknum penegak hukum dan mafia kasus yang mengetahui suatu kegiatan pembajakan sebagai sarana untuk memeras pelaku pembajakan agar terhindar dari jeratan pidana pelanggaran hak cipta, singkatnya tanpa sepengetahuan pencipta / pemegang hak dapat diadakan penghentian penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran perlindungan Hak Cipta.

Oleh sebab itu penempatan delik aduan bagi pelanggaran pidana hak cipta menjadi efektif dikarenakan setiap tingkatan proses penyelidikan – penyidikan hingga penuntutan akan melibatkan pencipta/pemegang untuk menentukan arah penanganan perkara termasuk mencabut aduan karena telah terjadinya perdamaian diantara mereka.

Akan tetapi banyak kalangan berpendapat bahwa jika semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang terjadi adalah tidak adanya efek jera bagi pelaku, dalam hal ini pelaku pembajakan akan mengulangi perbuatannya. Namun pandangan ini tidak relevan sebab dalam praktiknya karena suatu pembajakan sekalipun merugikan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta namun memberikan daya dukung bagi perluasan penyebaran karya cipta dari si pencipta.

Dengan ditetapkan UU 28/2014 sebagai delik aduan maka kehadiran fungsi penyidik menindaklanjuti aduan dari pencipta / pemegang hak cipta akan sangat membantu mereka untuk menarik pelaku pembajakan mempertanggungjawabkan perbuatannya langsung kepada pemegang hak cipta atau melalui lembaga manajemen kolektif untuk menarik royalti dari pelaku pembajakan. Singkatnya dengan delik aduan menimbulkan kapasitas bagi pemegang hak cipta/pencipta untuk menentukan apakah perbuatan pelaku adalah pembajakan atau dapat dimaafkan mungkin karena pelaku tidak tahu siapa pencipta sesungguhnya dan bagaimana menghubunginya.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.