fbpx

Perbedaan Uji Formil dan Materiil dalam Peradilan MK

Berdasarkan Pasal 51A UU No 8 Tahun 2011 tertulis bahwa dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengujian secara materiil dijelaskan pada ayat (3)b Pasal 51 UU No 24 Tahun 2003 adalah mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akan tetapi dengan terbitnya UU No 7 Tahun 2020 maka Pasal 50A telah dihapus maka norma yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh menggunakan undangundang lain sebagai dasar pertimbangan hukum telah tidak berlaku.

Dengan terbitnya UU No 7 Tahun 2020 tersebut selain menggali faktor yuridis, sosiologis dan filosofis , penerapan hukum administratif negara dan tata negara juga akan menggunakan pendekatan sui generis yang banyak diterapkan oleh hakim pada sistem hukum common law untuk menemukan keadilan substantif seperti penerapan prinsip res ipsa loquitor dalam menelaah alat bukti sebagai fakta hukum.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.