fbpx

Perkembangan Kewenangan Pengadilan Agama

Berdasarkan telaah penelusuran peraturan perundangan yang berkaitan dengan peradilan agama di peroleh informasi bahwa pada awalnya dengan UU Darurat No 1 Tahun 1951 Peradilan Agama hanya ditempatkan dalam lingkungan peradilan swapraja dan hukum adat,  kemudian dengan PP 45 Tahun 1957 Presiden Ir. Soekarno telah menetapkan peraturan tentang pengadilan agama yang berlaku di luar Jawa dan Madura, barulah kemudian pada era Presiden Soeharto dikeluarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah reformasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diadakan perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Secara khusus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43/PUU-XIII/2015 telah mengadili Pasal 13(a) ayat 2 dan 3 UU 50 tahun 2009 yang mengubah bunyi pasal “proses seleksi Pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung” selengkapnya berbunyi menjadi “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”

Dengan sumber peraturan perundangan UU Nomor 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3 tahun 2006 perbedaan kewenangan pengadilan agama adalah :

  1. Pada Pasal 49 BAB kekuasaan pengadilan yang terdapat di dalam UU Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh. Secara jelas dan tegas peradilan agama ini ditentukan pada bidang perkawinan adalah sesuai dengan yang diatur pada UU mengenai perkawinan yang berlaku yakni UU Nomor 1 Tahun 1974;
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

Namun dengan UU Nomor 3 tahun 2006 telah mengubah pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 bahwa pada bidang perkawinan kekuasaan pengadilan tidak lagi hanya mengacu pada 18 poin :

  1. Izin beristri lebih dari seorang
  2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. dispensasi kawin;
  4. pencegahan perkawinan;
  5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. pembatalan perkawinan;
  7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
  8. perceraian karena talak;
  9. gugatan perceraian;
  10. penyelesaian harta bersama;
  11. mengenai penguasaan anak-anak;
  12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
  13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
  14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
  15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. pencabutan kekuasaan wali;
  17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang

Tetapi termasuk yang dilakukan menurut Syariah dengan 22 poin yang ditentukan di dalam penjelasan pasal 49 UU No 3 tahun 2006 :

  1. izin beristri lebih dari seorang;
  2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. dispensasi kawin;
  4. pencegahan perkawinan;
  5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. pembatalan perkawinan;
  7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  8. perceraian karena talak;
  9. gugatan perceraian;
  10. penyelesaian harta bersama;
  11. penguasaan anak-anak;
  12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
  13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. pencabutan kekuasaan wali;
  17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
  1. Mengenai kewarisan Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989  kekuasaan pengadilan agama telah ditambah dengan UU Nomor 3 tahun bahwa Hakim berwenang untuk melakukan penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris;
  2. Bidang lainnya yang bertambah menjadi kewenangan pengadilan agama adalah dapat memasuki wilayah memeriksa dan memutus perselisihan tentang zakat dan ekonomi syariah yang ada di dalam kegiatan bank Syariah yakni :
  • bank syari’ah;
  • lembaga keuangan mikro syari’ah.
  • asuransi syari’ah;
  • reasuransi syari’ah;
  • reksa dana syari’ah;
  • obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  • sekuritas syari’ah;
  • pembiayaan syari’ah;
  • pegadaian syari’ah;
  • dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah
  1. Kewenangan pengadilan agama yang semula diatur pada pasal 50 UU Nomor 7 tahun 1949 tidak dapat secara sekaligus memutus sengketa mengenai hak milik atau keperdataan yang terkait dalam bidang perkawinan warisan dan lain-lain tetapi harus menyerahkan lebih dahulu diputus pada peradilan umum, melalui UU 3 tahun 2006 pengadilan agama dapat sekaligus memutus muatan hak milik dan hak keperdataan lainnya apabila subjek hukum yang yang bersengketa keduanya adalah beragama Islam atau menundukan diri pada hukum islam;
  2. Kewenangan pengadilan agama yang semula Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1949 terbatas pada dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada pemerintah, mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas tingkah laku Hakim, panitera, sekretaris dan jurusita tetapi dengan UU Nomor 3 tahun 2006 telah ditambahkan bahwa pengadilan agama juga dapat memberikan kesaksian mungkin Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah yang diatur pada pasal 52(a), sebagaimana selama ini Pengadilan Agama memang selalu diminta oleh menteri agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat dan menyaksikan hilal bulan setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah

Pasal 52A “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...