fbpx

PN Tidak Campur Tangan Pada Kewenangan Arbitrase

Share

Dengan Pasal 81 Undang-undang No 30 Tahun 1999 sebenarnya ketentuan mengenai arbitrase yang ada dalam :

  1. Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52);
  2. Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) ;
  3. Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

Sudah dinyatakan tidak berlaku. Maka kewenangan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa para pihak sepernuhnya harus mendasar pada UU No. 30 Tahun 1999.

Didalam UU yang menjadi dasar hukum kegiatan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini meletakan konsideran mengingat UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim yang telah diubah beberapa kali akhirnya dengan Uu Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jika ditelusuri hal ini berkaitan dengan UU telah memberikan suatu wewenang pada arbitrase yang berhubungan dengan domain kewenangan Pengadilan.

Dimulai dari Pasal 3 yakni memberikan kewenangan kepada arbitrase bahwa ketika para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.

Penegasan tentang “perjanjian mereka” didalam Pasal 3 tersebut, dijelaskan pada Pasal 11 adalah dalam bentuk perjanjian arbitrase tertulis yang mana UU Arbitrasi memperkenankan arbitrase memuatkan klausal “meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”.

Bahkan pada ayat (2) nya dikatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sebab putusan arbitrase menurut Pasal 64 yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, akan dilaksankaan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...