fbpx

Prinsip Baru dalam Hak Kekayaan Intelektual – HKI

Issue kepentingan untuk menguasai secara eksklusif suatu karya penemuan (invensi) yang menjadi keperluan industri sudah terjadi sejak 1470, sehingga pemerintah Venice Italia menerbitkan pengumuman (peraturan) tentang perlindungan paten, kemudian diikuti Inggris pada 1623, Amerika Serikat 17991, di Indonesia sejak masih dikenal dengan Netherlands East Indies (1884).

Seiring perkembangan, nampaknya kebutuhan pengaturan merambah pada issue bersama agar hal-hal mengenai HKI dapat diterapkan dibeberapa negara, maka diadakan Paris Convention 1883 yakni konvensi internasional multilateral bidang HAKI Industri, lalu Berne Convention 1886 mengikat 164 negara mengenai hak cipta, merek. Seluruhnya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi untuk perluasan usaha dan target pasar global.

Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang ikutserta dalam konvensi internasional terus berusaha menyesuaikan penerapan HKI dalam hukum nasional sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1958, Indonesia menilai norma yang diatur Berne Convention merugikan kepentingan negara berkembang yang harus menyediakan fasilitas dana untuk pemegang hak dilain hal persoalan perlindungan HKI masih timpang.

Terdapat beberapa prinsip yang hidup dalam lapangan issue perlindungan HKI dan menjadi konsideran yang perlu diratifikasi dalam batang tubuh peraturan perundangan HKI Nasional antara lain:

  • Prinsip National Treatment, perlindungan yang sama bagi pencipta dan  pemegang hak terkait (artis, production, lembaga penyiaran) yang merupakan warganegara nya dengan warga dari negara yang berasal dari peserta konvensi;
  • Prinsip Automatic Protection , perlindungan yang dimaksud bersifat langsung tanpa syarat;
  • Prinsip Independence of Protection, perlindungan tidak harus bergantung pada pengaturan hukum nasional dari pemegang hak/pencipta;
  • Prinsip duration of Protection, adanya standard minimum waktu perlindungan hak cipta 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
  • Translation Right, adanya Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mengadakan terjemahan atas karya ciptanya, namun setelah 7(tujuh) tahun tidak ada terjemahan yang dibuat oleh pencipta, maka terdapat tata cara bagi warga negara peserta untuk mengadakan terjemahan tersebut.
  • Juridiction of the international Court of Justice, mengenai mahkamah internasional untuk menyelesaikan sengketa antara 2 atau negara yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah;

Secara umum, sistem hukum negara-negara di dunia terdiri dari 2 aliran yakni sistem civil law dan common law, pada saat arus globalilasi menuntun banyak negara untuk menyusun norma hukum internasional tentang perlindungan HKI tentu saja akan menimbulkan prinsip hukum baru yang semula tidak tersedia dalam sistem hukum nasional suatu negara.

Misalnya bagi negara dengan sistem hukum common law lebih menjustifikasi perbuatan pelanggaran HKI sebagai perbuatan melawan hukum bukan suatu perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi pidana berupa denda, kurungan atau pemenjaraan, atau prinsip penyelesaian perselisihan melalui peradilan perdata, peradilan niaga kini dapat menggunakan sistem arbitrase yang belum banyak diakomodir tata caranya dalam hukum nasional negara peserta konvensi.

Termasuk beberapa prinsip baru bahwa hak terkait dalam hak cipta yang dimiliki oleh neightbuoring right, introduksi rental right, lisensi wajib, penetapan end user piracy, perluasan kewenangan hakim untuk mengadakan penetapan sementara bagi perselisihan HKI, pengaturan right management information dan lainya.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.