fbpx

Sejarah Judicial Review di Indonesia

Share

Sejarah Judicial review diawali dari kasus Marbury vs. Madison (1803) di Amerika Serikat. Marbury mengajukan penuntutan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat (USA) yang dipimpin John Marshall untuk menggunakan kewenangannya (Wist of Mandamus) dengan melakukan pengujian (review atau toetsting) undang-undang Judiciary Act 1789 yang ditetapkan oleh Konggres karena dinilai bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Sekat.

Sedangkan sejarah judicial review di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” undangundang.

Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli serta pengalaman mengenai judicial review, gagasan ini baru diterapkan pada saat Indonesia berbentuk Republik Serikat dengan terbitnya Pasal 156, 157 dan 158 pada Konstitusi RIS 1949 (Republik Indonesia Serikat), namun dengan kembalinya Indonesia menggunakan UUD1945 maka Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156 Konstitusi RIS 1949 (Republik Indonesia Serikat)

Ayat (1) Djika Mahkamah Agung atau pengadilan2 lain jang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang2 suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut Konstitusi.

Ayat (2) Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat permohonan jang beralasan jang dimadjukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian jang lain, oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerahbagian jang dimaksud kemudian.

Pasal 157 Konstitusi RIS 1949 (Republik Indonesia Serikat)

Ayat (1) Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan.

Ayat (2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernjataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum. Pernjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158 Konstitusi RIS 1949 (Republik Indonesia Serikat)

Ayat (1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undangundang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.

Sejarah Judicial Review

Selanjutnya Sejarah Judicial Review di Indonesia – pada zaman orde baru, gagasan judcial review kembali dimunculkan oleh panita adhoc MPRS (1966-1976) namun pemerintahan Presiden Soeharto menolak usulan panita adhoc, begitupun pada saat penyusunan RUU Kekuasaan Kehakiman gagasan Judicial Review oleh Ikatan Hakim Indonesia kembali ditolak oleh Pemerintah, begitupun pada tahun 1992 Ketua Mahkamah Agung M. Ali Said tetap pula kandas dengan penolakan dari pemerintah.

Dengan diturunkannya Regim Otoriterian Soeharto, maka dimulailah babak baru dengan Amandemen UUD1945, diawali dengan Ketetapan MPRS Nomor III/MPR/2000 melalui pasal 5 Ayat 1 bahwa  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu pada Ayat (2) dinyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Barulah kemudian pada saat amandemen III UUD 1945 diadakan dengan adanya penambahan butir 24C pada UUD 1945 maka dibentukan suatu lembaga peradilan yang diberi nama Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menyadari pentingnya kehadiran kekuasaan kehakiman dalam menilai karya peraturan perundangan yang dibentuk oleh Pemerintah maupun DPR dan DPD maka pada amandemen ke IV melalui aturan peralihan UUD 1945 yakni Pasal III ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi kini telah didasari dengan Undang-Undang, pertama kali dengan UU No 24 Tahun 2003, kemudian perubahan pertama dengan terbitnya UU No 4 Tahun 2014, Perubahan kedua dengan UU No 8 Tahun 2011 dan terakhir perubahan ketiga dengan UU No. 7 Tahun 2020 tepatnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 September 2020.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.