fbpx

TAHAPAN PERSIDANGAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Kompetensi mengadilli pada lingkup peradilan agama berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006 adalah mengenai perkawinan kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh, zakat, ekonomi syariah sera hukum syariah. Namun mengenai perbuatan pidana yang terkandung didalam bidang hukum islam tersebut tetap mengacu pada hukum acara pidana dan kompetensi peradilan berada pada peradilan umum. Dengan demikian pada dasarnya lingkup peradilan agama merupakan peradilan perdata.

Oleh karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tahapan proses mediasi, maka dalam peradilan agama pun wajib diadakan penyelesaian melalui perdamaian dengan dibantu oleh seorang mediator. Bahkan dalam perkara perceraian, Hakim memiliki kewajiban untuk selalu mengupayakan kedua belah pihak berdamai pada setiap tahapan persidangan dan seluruh tahapan persidangan.

Dalam hukum acara peradilan agama pemohon dapat mengajukan penyelesaian masalahnya dengan cara permohonan atau berupa gugatan. Bentuk gugatan akan berisikan identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat, uraian fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak (posita) disertai isi tuntutan yang disebut petita atau petitum. Sedangkan pengajuan permohonan hanya memuat identitas pemohon, pada bagian posita berisikan uraian tentang situasi hukum atau peristiwa hukum tertentu dan isi permohonan yang ingin disampaikan kepada ketua pengadilan.

Setelah membahas tentang tahapan dan prosedur mediasi maka secara umum tahapan persidangan dalam hukum acara peradilan agama adalah

HARI SIDANG PERTAMA

Pada hari sidang pertama akan dimulai dengan :

  • Pembukaan sidang oleh Ketua Majelis
  • Pertanyaan Ketua Majelis terhadap identitas para pihak;
  • Anjuran untuk melakukan perdamaian;

CATATAN TENTANG HARI SIDANG PERTAMA

  • Apabila tergugat atau termohon sudah dipanggil secara patut tetapi tidak berkenan hadir kemudian berturut turut tidak hadir, berpontensi putusan Verstek dikeluarkan oleh Majelis Hakim;
  • Sedangkan jika penggugat maupun kuasanya yang tidak juga hadir menghadap pada sidang hari pertama kemungkinan gugatan penggugat dibatalkan oleh pengadilan;
  • Pada sidang hari pertama inilah terbuka kesempatan bagi tergugat untuk mengadakan Eksepsi, sekalipun dapat diajukan di luar ini maka tidak akan diperhatikan lagi;
  • Begitupun gugat balik rekonvensi hanya boleh diajukan pada sidang hari pertama;

TAHAP JAWABAN TERGUGAT

Merupakan tahapan bagi tergugat untuk membacakan gugatan yang dapat di bacakan saat sidang hari pertama atau hari yang telah ditentukan pada hari sidang pertama;

REPLIK

Merupakan kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat termasuk untuk menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperkuat dalil-dalilnya atau mungkin penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban tergugat;

DUPLIK TERGUGAT

Merupakan kesempatan bagi tergugat untuk menjawab replik dari penggugat

CATATAN

REPLIK DUPLIK ini dapat berlangsung beberapa kali jika dipandang cukup oleh Hakim ;

INTERVENSI

Merupakan kesempatan bagi pihak ketiga :

  • VOEGING yakni ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung dengan salah satu penggugat atau tergugat
  • TUSSENKOMST yakni ikutsertanya pihak ketiga karena merasa objek sengketa penggugat dan tergugat tidak sah, sebab merupakan barang/kepentingannya;
  • VRIJWARING keikutsertaan pihak ketiga karena ditaruh oleh tergugat maupun penggugat untuk ikut menanggungnya. Penarikan pihak ketiga ini dapat diajukan pengugat atau tergugat dengan mengajukan permohonan dalam proses pemeriksaan.

SITA JAMINAN

Merupakan tahapan atas perintah Hakim atau permintaan pemohon Sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Ada yang 3 jenis Sita jaminan :

  • Sita Jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag);
  • Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (revindicatoir beslag)
  • Sita Jaminan Persamaan terhadap barang yang telah diletakan sita jaminan oleh pengadilan lainnya.
  • Sita Jaminan Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selanjutnya pada ayat (2) selama masa sita tersebut dapat dikakukan penjualan atas harta bersama sepanjang untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

CATATAN

Mengenai penyitaan tersebut dilaksanakan oleh panitera pengadilan agama/ jurusita dengan 2 orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...