Tapak : Ditpolairud Polda BABEL Perlu Pasang Police Line di TKP

Mengungkap perkara kerusakan lingkungan hidup bukan perkara yang mudah. Sebab masyarakat dan aktivis lingkungan akan dihadapkan dengan sejumlah bukti ilmiah (scientific evidence) dan keterbatasan mengakses data perizinan dan dokumen lingkungan hidup suatu kegiatan usaha. Hal ini disampaikan John Ganesha SIahaan selaku Kordinator Tim Advokasi Pelestarian Lingkungan Hidup Muara Air Kantung dari Kantor LBH Perkumpulan PDKPBABEL.

Karenanya, Advokat Rustam Rahmad, S.H, hari ini memberikan masukan kepada Direktur Ditpolairud Polda BABEL untuk mengamankan barang bukti dengan memasang police line pada tumpukan pasir limbah kerja keruk perushaan yang ada di ujung muara air kantung. Katanya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui olah TKP tahap penyelidikan.

“Ya, baru saja kami sebagai pembuat laporan dan kuasa hukum masyarakat pesisir memasukan surat ke Direktur Ditpolairud Polda BABEL , TKP sebaiknya dibuat police line, khawatir barang bukti hilang,”

Advokat Rostam Rahmad

Menurut Rostam Rahmad, saat ini aktivitas pengerukan alur muara oleh perusahaan masih berlangsung. Ia, khawatir delik materiil UU PPLH mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menjadi kabur sehingga tidak terang menderang akibat dari perbuatan pidana yang telah terwujud.

Lagipula ditambahkan Advokat Rostam bahwa pemasangan Police Line di Muara Air Kantung bermanfaat sebagai rambu peringatan bagi nelayan yang akan masuk atau keluar dari muara air kantung.

Terlihat difoto, gambar Advokat Rostam dari TAPAK PDKPBABEL sedang mendampingi seorang ABK yang sedang memberikan keterangan didepan penyidik Ditpolairud Polda BABEL tentang peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar saat terjadi Januari 2021 yang lalu berupa kecelakaan kapal kandas dan tenggelam di Muara Air Kantung – Sungai Jelitik.