fbpx

Tata Cara Perubahan Status Harta WAKAF

Hukum Wakaf diatur pada Buku III Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 225 KHI benda yang diwakafkan dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun pada ayat 2 terdapat norma perubahan itu dapat dilakukan penyimpangan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif (Pemberi Wakaf) atau alasan demi kepentingan umum, tentu saja setelah mendapatkan persetujuan dari menteri.

Berdasarkan hukum nasional yang diatur dengan PP No. 42 Tahun 2006, pertimbangan perubahan status harta benda wakaf harus berasal dari Badan Wakaf Infonesia yang kemudian diberikan izin tertulis oleh Kementerian. Adapun pertimbangan itu mengenai :

  1. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
  2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Selain itu, izin pertukaran harta benda wakaf akan diberikan jika pengganti harta benda penukar memang harta wakif ditunjukan memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf, sebab salah satu unsur wakaf adalah benda/harta yang diwakafkan harus tertentu jumlahnya agar dapat diikrarkan, sehingga ketika terjadi perubahan status benda wakaf yang lebih rendah nilainya seolah olah perubahan niat wakif dilatarbelakangi “tidak sampai kepada kebaikan sesungguhnya” ( Surat Ali – Imran Ayat 92).

Sedangkan pada PP No 25 tahun 2018, kewenangan pertimbangan-pertimbangan perubahan status harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m2, kementerian agama dapat memberikan mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis dengan mendasari pada persetujuan dari BWI provinsi. Untuk menentukan nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan dan Penilai untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

John Ganesha Siahaan

Kelahiran Belinyu tertarik pada isue demokrasi, pembaharuan hukum dan pengawasan kebijakan publik. Aktif sebagai pekerja bantuan hukum dan Penggiat Ekonomi Kreatif pada Pengembangan Industti 4.O

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.