fbpx

UU MK TERBARU UNGKAP PROSES PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA

Undang-undang Cipta Kerja telah mendapatkan persetujuan dari DPR-RI dengan diwarnai adanya 2 Fraksi yang menyatakan tidak setuju bahkan menyatakan keluar dari ruang sidang paripurna karena penyataan pendahuluan mereka tidak diterima oleh pimpinan sidang. Setelah UU Cipta Kerja (UU CK) disahkan atau dinyatakan berlaku, maka salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat maupun lembaga negara yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap terbitnya UUCK dapat melakukan juducial review secara formil dan secara materiil melalui Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) akan menguji UUCK terhadap Norma Dasar UUD1945 didasari karena kewenangan yang dimiliki MK untuk menguji UU lahir dari kekuasaan yang diatribusi UUD1945 melalui Pasal 24C Ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Baru – baru ini, 28 September 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani perubahan ketiga UU tentang Mahkamah Konstitusi dengan nomor 7 Tahun 2020, setidaknya ada 2 pasal yang menjadi arus penting dalam pengujian UUCK nantinya yakni dengan dihapusnya Pasa 50A didalam UU No 8 Tahun 2011 maka mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi dibatasi untuk menggunakan undang undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.

UU Mahkamah Konstitusi Terbaru

Kemudian masih dengan UU No 7 Tahun 2020 tentang MK telah menghapus ayat 2(a) Pasal 57 UU MK No 8 Tahun 2011 , dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi kedepan dapat memuat :

  1. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57
  2. Memberi perintah kepada pembuat undang-undang; dan
  3. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan revisi UU MK terbaru di tahun 2020 ini, maka kewenangan MK untuk menggali fakta yang dihadirkan pemohon untuk menguji secara formil apakah proses pembentukan UUCK telah sesuai dengan peraturan perundangan kemudian hakim MK bersifat sui generis akan menemukan ada tidaknya pertentangan secara materiil pasal UUCK dengan Norma Hukum UUD1945.

Demo unjuk rasa UU Cipta Kerja dipelopori Mahasiswa Bangka Belitung

Perbedaan pengujian secara matriil dan formil UUCK terhadap norma pasal UUD1945 akan terlihat pada naskah pertimbangan hakim yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa secara formil (formele toetsingsrecht ) yang akan diungkap oleh Hakim MK adalah bagimana penilaian Hakim setelah memeriksa kompetensi kewenangan mengadilinya, keabsahan legal standing pemohon judicial review serta menilai latar belakang prosedur pembentukan UUCK.

Penilaian secara formil ini tentu akan mengungkap spekulasi yang belakangan muncul bahwa Pemerintah dan DPR telah terkooptasi dengan kepentingan politik kelompok tertentu misalnya korporasi atau investor dengan cara mensahkan UUCK dimalam hari ditengah Pandemi Covid19 sangat sulit kekuatan buruh dan mahasiswa melakukan gerakan penolakan atau setidak-tidaknya karena alasan penyusunan UUCK tidak dilakukan oleh seluruh personal yang menguasai ilmu hukum.

Berbeda secara materiil (materiele toetsingsrecht) , hakim konstitusi akan memberikan penilaian berupa argumentasi yuridis mengenai norma pasal UUCK yang diajukan pemohon bertentangan dengan kepentingan konstitusional pemohon termasuk apakah kekuasaan membentuk UUCK yang bersifat Omnibuslaw diperkenankan UUD1945.

Oleh karena Hakim Konsitusi telah bersumpah untuk mengawal konstitusi dan hasil putusan akan menjadi rumusan norma pengganti UUCK maka sangat dimungkinkan dengan adanya UU MK yang baru No 7 Tahun 2020 akan terungkap dalam amar putusan mengenai bagaimana sebenarnya cacat prosedural UUCK dan nilai pelanggaran norma pasal UUCK terhadap kehendak UUD1945 yang berbasis penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lababel

Portal berita dan blog dan publisher terhadap konten musik, foto, film dan video (karya seni hiburan)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.